Olivia Rilan Jedahul 
BBPOM Mataram Telusuri Sumber Roti MBG Berjamur di Lombok Barat. (Foto: Tangkapan Layar)
MATARAM,GOLANNUSANTARA.COM – Roti MBG berjamur di Lombok Barat menjadi perhatian serius Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram setelah masyarakat melaporkan adanya produk roti yang tidak layak konsumsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini memicu penelusuran langsung oleh BBPOM bersama Dinas Kesehatan Lombok Barat.
Roti MBG berjamur di Lombok Barat menjadi perhatian serius Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram. Masyarakat melaporkan adanya produk roti yang tidak layak konsumsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso, mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan Lombok Barat menelusuri Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG. Penelusuran ini menjadi langkah preventif agar produk pangan tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
“Produk roti yang dilaporkan itu diperoleh dari salah satu pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) setempat,” ujar dia dalam keterangan di Mataram, Kamis.
Yogi mengungkapkan bahwa pemasok roti belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat. Ketiadaan SLHS meningkatkan risiko kontaminasi dan menjadi perhatian pihak berwenang.
Dokumen SLHS menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan standar keamanan pangan bagi produk yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat. SLHS memastikan proses produksi memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan.
Produk roti berjamur itu sempat terdistribusi ke beberapa sekolah penerima manfaat program MBG, namun para siswa belum sempat mengonsumsi karena sedang berpuasa. Keadaan ini secara tidak langsung mencegah risiko kesehatan bagi anak-anak.
“Kegiatan belajar-mengajar berlangsung pada Ramadhan, sehingga makanan tidak langsung dikonsumsi,” ucap Yogi.
BBPOM Mataram bersama Dinas Kesehatan Lombok Barat melakukan pembinaan kepada pihak terkait dan menghentikan sementara distribusi produk dari UMKM tersebut hingga seluruh persyaratan keamanan pangan terpenuhi. Tindakan ini memastikan standar keamanan pangan dipenuhi sebelum distribusi dilanjutkan.
Yogi mengimbau seluruh pelaku usaha pangan yang terlibat dalam penyediaan makanan pada program pemerintah agar memastikan proses produksi telah memenuhi ketentuan keamanan pangan. Edukasi dan pengawasan ketat terhadap UMKM menjadi kunci mencegah kasus serupa di masa depan.
Selain itu, pelaku usaha juga perlu memiliki sertifikasi kebersihan dan sanitasi, serta izin edar produk yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dokumen ini penting agar produk yang diterima masyarakat aman dan layak konsumsi.
“Langkah itu penting untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para penerima manfaat program,” pungkas Yogi. Dengan pengawasan dan pembinaan yang tepat, program MBG dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan risiko kesehatan. (*ORJ/Red)
