Indriana Mardianti 
Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai sukses tangani bencana dengan respons cepat, koordinasi multipihak, dan infrastruktur kebencanaan. (Dok. indonesia.go.id)
JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berhasil menunjukkan respons cepat dan efektif dalam penanganan bencana alam maupun nonalam selama setahun pertama masa kepemimpinan.
Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi multipihak dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik memiliki risiko tinggi terhadap bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
Selain itu, faktor geografis dan iklim tropis meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Kesadaran terhadap risiko tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah pusat bersama BNPB, TNI, dan pemerintah daerah memperlihatkan koordinasi solid. Respons cepat, distribusi logistik yang tepat, serta sinergi antarlembaga menjadikan penanganan bencana lebih terarah dan minim korban.
Pada Kamis (16/10/2025), gempa bermagnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua, menyebabkan kerusakan cukup luas. Gempa berdampak pada lima distrik dan mengakibatkan 50 rumah rusak serta sejumlah fasilitas umum ikut terdampak.
“Pagi ini tim telah tiba di Jayapura dan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarmi,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB segera diterjunkan untuk mendampingi BPBD Kabupaten Sarmi dalam kaji cepat pascagempa.
Penanganan bencana juga berlangsung di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang terdampak banjir di hari yang sama. Sebanyak 891 rumah warga tergenang. BPBD bersama lintas sektor mendirikan dapur umum dan menyalurkan logistik bagi warga terdampak. Hingga berita ini diturunkan, banjir di Desa Sampali telah surut, sedangkan Desa Tembung masih tergenang air setinggi 15–20 cm.
Sementara itu, kekeringan melanda Kabupaten Bima, NTB, dengan 1.372 jiwa terdampak kesulitan air bersih. BPBD Kabupaten Bima mendistribusikan 15.000 liter air bersih dan mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air.
Komitmen Pemerintah dalam Infrastruktur Kebencanaan
Pemerintah juga menunjukkan langkah nyata melalui pembangunan Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika. Proyek ini merupakan respons atas krisis pangan akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023 yang menewaskan enam orang.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya infrastruktur kebencanaan yang tangguh dan berbasis data risiko. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi hujan ekstrem dan potensi banjir di wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek.
Dalam kancah regional, Indonesia memperkuat perannya melalui ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM). Pada Kamis (16/10/2025), Kamboja resmi menyerahkan keketuaan AMMDM 2026 kepada Indonesia.
Penyerahan simbolis dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri Kamboja, Kitte Sangahak Bandith Kun Kim, kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Phnom Penh.
“Merupakan kehormatan besar bagi kami menerima mandat sebagai Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management tahun 2026,” ujar Suharyanto.
Ia menegaskan, pengalaman dan keberhasilan Indonesia akan menjadi modal penting dalam memperkuat ketangguhan kawasan ASEAN.
“Dalam semangat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan kawasan serta mendukung ketahanan berkelanjutan, Indonesia selaku Ketua dengan senang hati mengundang Papua Nugini sebagai Guest of the Chair,” kata dia.
BNPB juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dengan memahami jalur evakuasi, menjaga lingkungan, dan menghemat air di wilayah rawan kekeringan.
“Upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Suharyanto.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membangun sistem penanggulangan bencana nasional yang terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika sosial ekonomi. (*IM/Red)
