SEMARANG, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan masih kekurangan 2.418 dapur SPPG. Hal ini disampaikan langsung Gubernur Ahmad Luthfi saat rapat koordinasi di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (31/7/2025).
Hingga saat ini, baru 335 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia di 35 kabupaten dan kota. Padahal, kebutuhan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 2.753 unit.
Luthfi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Jawa Tengah. Ia juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi peran SPPG.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” tegas Luthfi, di sela rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7/2025).
Ia mengajak semua pihak mempercepat aktivasi dapur-dapur yang telah terdaftar. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat.
“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, realisasi penerima manfaat program MBG di Jawa Tengah baru 9,8 persen. Jumlahnya 953.912 jiwa dari potensi 9,6 juta jiwa. Penerima termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Capaian tertinggi berasal dari Banyumas dengan 32 unit SPPG, disusul Blora (21 unit) dan Cilacap (16 unit). Sedangkan wilayah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tergolong rendah.
Pemerintah provinsi menetapkan wilayah rendah tersebut sebagai prioritas intervensi. Satgas MBG akan dikerahkan lebih intensif di lokasi-lokasi itu.
Untuk mendukung MBG, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset strategis dengan luas sekitar 280 ribu meter persegi. Aset ini bisa digunakan bersama Polri dan TNI.
Gubernur juga meminta pembentukan Satgas MBG segera dilakukan di seluruh kabupaten dan kota. Ia mendorong bupati dan wali kota segera menerbitkan SK Satgas MBG.
Lebih lanjut, Luthfi mengajukan enam langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target. Pertama, pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal seperti BUMDes dan gapoktan.
“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota, untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/ kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya.
Langkah kedua, memperbaiki tata kelola dan koordinasi antarinstansi. Ketiga, validasi data penerima manfaat harus ditingkatkan untuk memastikan akurasi sasaran.
Keempat, pengawasan keamanan pangan dan sanitasi dapur harus diperkuat. Kelima, distribusi dan ketersediaan bahan baku dipantau secara rutin.
Keenam, edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan harus diperluas ke masyarakat luas.
Luthfi juga memberi apresiasi kepada daerah yang sudah membentuk Satgas MBG. Salah satunya adalah Kabupaten Jepara yang sudah menjalankan instruksi Mendagri.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, memberikan pujian atas kepemimpinan Luthfi.
“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.
Menurut Dadang, hingga 28 Juli 2025, sudah ada 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia. Mereka melayani lebih dari 7,4 juta jiwa penerima manfaat.
Anggaran operasional SPPG secara nasional mencapai Rp111,55 miliar per hari. Dalam 20 hari, jumlahnya setara Rp2,23 triliun.
Sebagai informasi tambahan, rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno. Hadir pula Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kabinda Jateng.
Rapat juga diikuti oleh 35 kepala daerah se-Jawa Tengah beserta wakil, Dandim, Kapolres, dan OPD terkait. (*SWN/Red)
