Langkah Tegas Perbaiki Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah terjadi sejumlah kasus keracunan. Program yang diluncurkan Januari 2025 itu semula bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa serta menggerakkan ekonomi lokal.

Namun, sejak Januari hingga September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 70 kasus keracunan. Kasus tersebut berdampak pada 5.914 penerima manfaat termasuk siswa dan guru di berbagai daerah.

Data BGN menyebutkan kasus tersebar di Sumatra dengan sembilan kasus, Jawa dengan 41 kasus, serta wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara dengan 20 kasus.

Penyebab utama keracunan adalah bakteri berbahaya seperti E. Coli, Staphylococcus Aureus, Salmonella, Bacillus Cereus, Coliform, PB, dan Klebsiella. Bakteri ini ditemukan pada makanan serta air minum terkontaminasi.

Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan investigasi mendalam. Pada akhir September 2025, pemerintah membentuk tim independen berisi ahli kimia, farmasi, chef, serta pakar lintas bidang. Mereka bertugas meneliti kasus keracunan dan memperbaiki tata kelola MBG.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan tim investigasi terdiri dari Polri, BIN, BPOM, Dinkes, dan pemerintah daerah. “Di tim investigasi ini kita bentuk dua. Dari dalam ada Deputi Tauwas, itu pemantauan dan pengawasan, nanti akan bekerja sama, di situ ada Kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, dan juga pemda setempat untuk mengadakan investigasi,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Menurut Nanik, pendekatan multidisiplin sangat penting. Investigasi tidak hanya menyoroti Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga seluruh rantai distribusi makanan.

Hingga September 2025, sudah ada 9.653 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi yang melayani 30 juta penerima. BGN menargetkan 32.000 unit SPPG pada November untuk melayani 82 juta masyarakat.

Di sisi lain, praktik baik tercatat di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Selama sembilan bulan, dapur sehat itu mampu mempertahankan status zero accident atau nol kesalahan dalam menyiapkan MBG.

Ahli gizi SPPG Tanah Sareal, Countessha Nicola (Tessa), menyatakan timnya mengawasi bahan makanan sejak masuk hingga penyajian. Proses pendinginan dan pemisahan bahan menjadi kunci agar makanan tetap higienis.

“Intinya, kami mengawasi mulai dari proses bahan makanan masuk sampai makanan disajikan,” kata Ahli Gizi SPPG Tanah Sareal, Countessha Nicola (Tessa), di Bogor, Selasa (23/9/2025).

Di SPPG Tanah Sareal, Bogor, proses pengolahan dilakukan dengan standar higienis. Bahan makanan dipilah sejak awal. Bahan basah seperti daging disimpan di pendingin bersuhu di bawah -15 derajat Celsius.

Proses memasak dimulai pukul 01.00 dini hari untuk menu olahan daging. Menu sederhana dimasak sejak pukul 02.00. Pemorsian dan pengemasan dimulai pukul 05.00 setelah makanan didinginkan.

Ahli gizi SPPG Tanah Sareal, Countessha Nicola (Tessa), menjelaskan pendinginan penting agar makanan tidak cepat basi. “Karena ada penguapan air, kemudian akan menjadikan makanan tersebut rentan basi,” kata Tessa.

Setelah dikemas, makanan didistribusikan ke sekolah pukul 07.00 untuk TK, PAUD, dan SD. Distribusi tahap kedua dilakukan pukul 09.00 untuk siswa SMP dan SMA.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan MBG adalah program dengan capaian besar. “Rp300 triliun inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. Ada kekurangan, iya. Ada keluhan, iya. Tetapi dari seluruh distribusi makanan, penyimpangan hanya 0,0017 persen. Itu bukan alasan untuk puas, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki,” ujar Presiden Prabowo di The Sultan Hotel, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Presiden membandingkan, negara lain butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. Indonesia hanya memerlukan 11 bulan untuk menjangkau 30 juta.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut program ini mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pada awal 2026, diperkirakan 1,5 juta lapangan kerja tercipta melalui permintaan pangan harian seperti sayur, ikan, telur, dan daging ayam.

“Dengan program ini, petani dan peternak kita kini punya pasar yang pasti. Tidak ada lagi panen yang tidak terserap karena pembelinya adalah rakyat sendiri, didukung pemerintah,” tegas Prabowo.

Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun atau sekitar 20 miliar dolar Amerika pada 2026. Dana tersebut akan langsung disalurkan ke desa-desa guna memperkuat ekonomi lokal. (*IM/Red)