Sektor Sawit Rentan Dana Gelap Ekspor

JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Sektor sawit rentan dana gelap menjadi sorotan setelah laporan terbaru mengungkap adanya aliran dana ilegal bernilai puluhan miliar dolar AS yang keluar-masuk Indonesia melalui manipulasi perdagangan internasional. Praktik ini memanfaatkan rekayasa dokumen ekspor atau trade misinvoicing yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak besar terhadap penerimaan negara, stabilitas devisa, hingga integritas perdagangan nasional.

Laporan mendalam yang dirilis NEXT Indonesia Center dalam white paper edisi 107 mengungkap bahwa praktik illicit financial flows (IFF) atau aliran dana siluman masih menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. Modus utama yang digunakan ialah manipulasi nilai perdagangan internasional melalui pencatatan dokumen ekspor dan impor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan riset tersebut, indikasi penyimpangan terlihat dari adanya perbedaan signifikan antara nilai ekspor yang dicatat otoritas Indonesia dengan data impor resmi negara tujuan. Selisih angka inilah yang kemudian memunculkan dugaan adanya pengalihan dana ilegal lintas negara.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada satu komoditas tertentu. Namun, sektor sumber daya alam terutama crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah disebut menjadi titik paling rentan terhadap praktik manipulasi tersebut.

Selain itu, laporan tersebut menyebut bahwa lemahnya pengawasan perdagangan lintas negara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik ini terus berlangsung. Di sisi lain, tingginya nilai perdagangan komoditas primer Indonesia juga membuka celah besar bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan sistem administrasi ekspor-impor.

Dalam penelitian yang menggunakan basis data United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) periode 2014–2023 itu, ditemukan dua pola utama manipulasi perdagangan.

Pertama ialah over-invoicing, yaitu rekayasa nilai ekspor agar tampak lebih tinggi dibandingkan nilai sebenarnya. Modus ini biasanya dilakukan untuk memfasilitasi masuknya modal ilegal ke dalam negeri.

Kedua ialah under-invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari kondisi riil guna menyembunyikan keuntungan sebenarnya di luar negeri. Skema ini kerap digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak maupun mengalihkan aset secara ilegal.

Melalui pendekatan gross excluding reversals (GER), NEXT Indonesia Center menemukan bahwa rata-rata nilai over-invoicing Indonesia mencapai US$40,2 miliar per tahun. Sementara itu, under-invoicing tercatat rata-rata sebesar US$25,3 miliar setiap tahunnya.

Jika diakumulasi selama satu dekade, total under-invoicing Indonesia mencapai US$401,6 miliar atau setara Rp6.539,3 triliun berdasarkan kurs Bank Indonesia per Juni 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan pajak dan kepabeanan.

Sementara itu, nilai over-invoicing sepanjang periode yang sama tercatat mencapai US$252,87 miliar atau sekitar Rp4.117,5 triliun. Nilai tersebut diduga menjadi indikasi masuknya modal ilegal ke berbagai instrumen domestik.

Dalam laporan tersebut, definisi aliran dana siluman turut mengacu pada penjelasan resmi dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Aliran dana siluman merupakan serangkaian metode dan praktik yang bertujuan untuk mentransfer modal keuangan keluar dari suatu negara yang melanggar hukum nasional atau internasional,” demikian definisi resmi yang dirilis OECD sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.

Sektor sawit rentan dana gelap terutama karena tingginya nilai perdagangan CPO Indonesia di pasar global. Komoditas ini dinilai memiliki ruang manipulasi yang besar akibat rantai perdagangan internasional yang kompleks serta melibatkan banyak negara tujuan ekspor.

Data penelitian menunjukkan bahwa sepanjang 2014–2023, komoditas CPO mencatat nilai over-invoicing sebesar US$35 miliar. Sementara itu, under-invoicing mencapai US$11,6 miliar.

Besarnya nilai tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas paling rawan dalam praktik trade misinvoicing di Indonesia. Tidak hanya itu, anomali perdagangan juga ditemukan pada hubungan dagang Indonesia dengan sejumlah negara tujuan ekspor.

Kasus paling mencolok terjadi pada perdagangan CPO Indonesia ke Ethiopia. Dalam data otoritas Ethiopia, nilai impor sawit dari Indonesia selama satu dekade tercatat mencapai US$1,6 miliar. Akan tetapi, dokumen ekspor Indonesia hanya mencantumkan nilai sebesar US$25 juta.

Perbedaan yang sangat besar tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas data perdagangan antarnegara. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan masih lemahnya sinkronisasi pengawasan ekspor-impor lintas batas.

Tidak hanya sektor sawit, laporan tersebut turut mengungkap sejumlah komoditas lain yang diduga menjadi kendaraan utama aliran dana ilegal. Komoditas tersebut meliputi limbah logam mulia atau HS 7112 dengan nilai salah faktur sebesar US$15,4 miliar, batu bara (HS 2701), minyak bumi (HS 2710), serta lignit (HS 2702).

Dalam hasil riset NEXT Indonesia Center, Tiongkok tercatat sebagai negara mitra dagang dengan nilai under-invoicing terbesar bagi Indonesia. Nilai manipulasi perdagangan menuju negara tersebut mencapai US$53 miliar atau sekitar 13,19 persen dari total deviasi nasional.

Selain Tiongkok, Singapura juga menempati posisi tinggi dengan nilai selisih mencapai US$46,4 miliar. Amerika Serikat berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar US$32,7 miliar.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa praktik trade misinvoicing bukan sekadar persoalan administratif biasa. Sebaliknya, praktik ini telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang melibatkan jaringan perdagangan internasional yang luas.

Di sisi lain, tingginya aktivitas perdagangan Indonesia dengan negara-negara tersebut juga memperbesar peluang terjadinya manipulasi dokumen ekspor maupun impor.

Aliran dana ilegal melalui perdagangan internasional dinilai memiliki dampak serius terhadap ekonomi nasional. Salah satu dampak paling nyata ialah hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan kepabeanan.

Selain itu, praktik ini juga berpotensi mengganggu stabilitas devisa nasional karena adanya arus modal yang tidak tercatat secara resmi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan Indonesia.

Think tank global berbasis di Washington DC, Global Financial Integrity (GFI), bahkan memproyeksikan bahwa arus dana gelap terkait perdagangan di negara berkembang rata-rata setara dengan 20 persen dari total nilai perdagangan mereka dengan negara maju.

Kehilangan arus modal tersebut secara langsung mengurangi kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, serta pengentasan kemiskinan.

Tidak hanya itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah memasukkan pengurangan illicit financial flows sebagai target prioritas nomor 16.4 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030.

Karena itu, persoalan dana siluman melalui perdagangan internasional kini menjadi perhatian global yang membutuhkan kerja sama lintas negara.

Tim analis NEXT Indonesia Center menilai praktik aliran dana ilegal melalui manipulasi perdagangan merupakan persoalan struktural yang tidak boleh diabaikan. Sebab, dampaknya tidak hanya menyangkut penerimaan negara, tetapi juga menyentuh stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menurut laporan tersebut, lemahnya integrasi sistem pengawasan perbatasan menjadi salah satu penyebab utama praktik ini sulit diberantas. Selain itu, celah regulasi ekspor-impor juga membuka peluang terjadinya manipulasi dokumen perdagangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, NEXT Indonesia Center merekomendasikan tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah.

Pertama, memperkuat penegakan regulasi kepabeanan secara terintegrasi. Kedua, meningkatkan transparansi dan sinkronisasi basis data perdagangan antar kementerian dan lembaga. Ketiga, memperluas kerja sama audit perdagangan bilateral secara berkala dengan negara mitra dagang.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar kebocoran devisa dan praktik manipulasi perdagangan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, pembenahan sistem pengawasan juga diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas perdagangan Indonesia di mata internasional.

Dengan demikian, upaya pemberantasan trade misinvoicing tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan reformasi sistem perdagangan yang lebih transparan dan terintegrasi.(*HA/RED)