Pemerintah Salurkan Bantuan Pascabencana di Daerah Terisolir

ACEH, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Bantuan pascabencana disalurkan ke daerah terisolir menjadi langkah nyata pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan fasilitas dasar.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyalurkan bantuan di Desa Sekumur, Aceh Tamiang. Bantuan diberikan kepada penyintas bencana hidrometeorologi.

Bantuan yang diberikan meliputi 276 paket perlengkapan ibadah, 276 paket sembako, 276 paket perlengkapan dapur, serta lima unit tempat penyimpanan air (toren) berkapasitas 2.000 liter. Jumlah bantuan tersebut disesuaikan dengan data warga terdampak yang telah diverifikasi pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan merata.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi warga terdampak. Dalam konteks ini, pemerintah memastikan masyarakat tidak hanya menerima bantuan sementara. Dukungan juga diberikan agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara normal.

Tito menegaskan penyaluran bantuan ini tidak hanya bersifat respons darurat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memahami kebutuhan jangka panjang para penyintas. Pendekatan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui pemulihan yang berkelanjutan dan terencana.

Dalam kunjungannya, ia menyerap langsung aspirasi warga. Mereka menginginkan fasilitas air bersih melalui pembangunan sumur bor serta percepatan hunian tetap (huntap).Aspirasi tersebut muncul sebagai kebutuhan mendasar yang dirasakan langsung oleh warga, terutama karena keterbatasan akses air bersih setelah bencana melanda wilayah tersebut.

Mayoritas warga, kata Tito, mengusulkan pembangunan huntap komunal karena sebelumnya tinggal di kawasan rawan banjir akibat luapan sungai. Pilihan hunian komunal dianggap lebih aman dan efisien. Hunian ini juga dapat meminimalkan risiko bencana serta memperkuat solidaritas sosial antarwarga.

Ia menilai penyintas di Desa Sekumur tidak boleh terlalu lama berada dalam kondisi sulit pascabencana. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah mengingat dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat.

Wilayah tersebut sempat terisolasi cukup lama. Akses jalan tertutup longsor dan lumpur sejak bencana pada akhir November tahun lalu. Kondisi keterisolasian ini sempat menghambat distribusi bantuan dan mobilitas warga, sehingga percepatan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah.

Sepulang dari lokasi, Tito menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk membahas rencana pembangunan huntap. Koordinasi lintas kementerian ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan PT Perkebunan Semadam agar dapat memanfaatkan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembangunan hunian bagi warga terdampak. Langkah ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Kalau sudah jelas masalah lahannya, tinggal dilakukan pembersihan oleh pemerintah kabupaten, kemudian pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian PKP,” ujar Tito, Minggu, 5 April 2026.

Selama proses pembangunan huntap berlangsung, pemerintah memastikan penyintas tetap mendapatkan bantuan kebutuhan harian berupa lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap.

Skema tersebut disesuaikan dengan estimasi waktu pembangunan huntap sekitar tiga hingga empat bulan. Durasi ini bergantung pada kelengkapan dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah. Ketepatan data menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pembangunan serta memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dari program bantuan.

Tito menambahkan pengalaman pembangunan huntap di sejumlah daerah lain seperti Tapanuli Selatan dan Sibolga menunjukkan proses dapat diselesaikan dalam rentang waktu tersebut apabila data telah siap dan koordinasi berjalan lancar. Pengalaman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program serupa di Aceh Tamiang agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, bantuan pascabencana disalurkan ke daerah terisolir tidak hanya menjadi solusi jangka pendek. Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kembali kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (*ORJ/Red)