Indriana Mardianti 
Menteri PANRB Rini Widyantini tegaskan integritas sebagai pilar reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. (Dok. menpan.go.id)
JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific di Jakarta, Selasa (23/09/2025).
Menurut Rini, reformasi birokrasi komprehensif mampu membangun aparatur negara yang profesional dan akuntabel. Sistem rekrutmen berbasis Tes Berbantuan Komputer (CAT) serta kebijakan meritokrasi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita,” ujarnya.
Acara ini diselenggarakan oleh OECD bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rini menjelaskan, selama dua dekade terakhir, integritas menjadi landasan penting transformasi tata kelola pemerintahan untuk meraih serta mempertahankan kepercayaan publik.
Tema konferensi, Integritas sebagai Katalisator Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi, sejalan dengan visi Indonesia. Rini menyebut integritas merupakan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Rini menjabarkan upaya penguatan integritas pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi serta memastikan dana publik tepat sasaran untuk melayani masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan tata kelola digital melalui platform INA DIGITAL. Langkah ini diambil untuk menutup ruang praktik korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Budaya integritas terus ditanamkan di kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan Zona Integritas, pelaporan deklarasi aset, dan pengelolaan konflik kepentingan.
Reformasi birokrasi juga dijalankan bersama lembaga antikorupsi seperti KPK, Ombudsman RI, BPK, dan BPKP. Rini menekankan pentingnya kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil serta mitra internasional.
“Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana diwujudkan dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kita dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh,” tegasnya.
Menurut Rini, integritas bukan hanya tentang mencegah kesalahan, melainkan membangun kepercayaan dan menciptakan peluang untuk kemajuan negara.
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, integritas berhubungan langsung dengan kemajuan masyarakat dan kepercayaan publik.
“KPK memiliki peran penting dalam integritas, tidak hanya dari penegakan hukum semata, tapi edukasi pencegahan korupsi. KPK bekerja menanamkan budaya anti korupsi dari dini,” kata Setyo.
Ia menambahkan bahwa integritas merupakan komitmen berkelanjutan dan penunjuk arah dalam pelaksanaan tugas. Konferensi ini diharapkan menjadi sarana berbagi pengalaman dan merumuskan kebijakan antikorupsi yang efektif.
Sementara itu, Head of Anti-Corruption and Integrity in Government Division OECD, Ms. Nejla Saula, menyatakan bahwa teknologi informasi dan kecerdasan buatan penting diterapkan untuk mendukung pemberantasan korupsi.
“OECD berkomitmen memajukan anti korupsi dan integritas publik. Konferensi ini menjadi contoh OECD ingin melakukan sesuatu kepada para anggota agar bisa bekerjasama dan berbagi pengalaman,” ujarnya.
Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi antikorupsi dan memperluas jejaring internasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. (*IM/Red)
