BNPB Dorong Mitigasi Bencana Berkelanjutan

WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong mitigasi bencana berkelanjutan melalui integrasi pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketangguhan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan tidak menimbulkan risiko baru. Upaya tersebut disampaikan dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 yang berlangsung di Kota Serang, Provinsi Banten, Selasa, 13 Oktober 2026.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam sesi berbagi pengetahuan (sharing session) di Aula Sapta Taruna, Gedung Dinas PUPR Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana dengan agenda pembangunan nasional dan daerah agar keselamatan masyarakat menjadi bagian utama dalam setiap proses pembangunan.

Menurut Raditya, pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara terpisah dari upaya adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga agenda tersebut perlu berjalan beriringan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan program, penentuan investasi, hingga pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

“Komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat nasional dan daerah. Indonesia telah mengintegrasikan berbagai komitmen global ke dalam kebijakan nasional, salah satunya melalui Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang menjadi arah kebijakan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 25 tahun,” terang Raditya, dalam keterangan yang diterima, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia menjelaskan bahwa integrasi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa meningkatkan kerentanan terhadap bencana.

Indonesia sendiri telah mengangkat gagasan ketangguhan berkelanjutan (sustainable resilience) sejak 2022 dalam berbagai forum global. Gagasan tersebut kemudian terus didorong melalui kerja sama regional ASEAN dan berbagai forum internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya mendorong pemahaman bahwa ketangguhan bukan sekadar kemampuan suatu wilayah untuk pulih setelah bencana terjadi. Ketangguhan juga mencakup kemampuan mencegah munculnya risiko baru, mengurangi kerentanan yang sudah ada, serta menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan perubahan kondisi lingkungan dan iklim.

Dalam konteks ini, mitigasi bencana berkelanjutan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sejalan dengan upaya perlindungan masyarakat. Perencanaan yang mempertimbangkan risiko sejak awal diharapkan dapat mengurangi dampak bencana sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.

Raditya menegaskan bahwa risiko bencana tidak hanya dipengaruhi oleh fenomena alam, seperti hujan ekstrem, banjir, tanah longsor, maupun kejadian alam lainnya. Risiko tersebut juga berkaitan dengan keputusan manusia dalam mengelola lingkungan, mengatur tata ruang, membangun infrastruktur, dan menetapkan prioritas investasi.

Oleh karena itu, pembangunan yang tidak memperhitungkan potensi bahaya dapat menciptakan kerentanan baru. Misalnya, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor. Begitu pula pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan ancaman bencana dapat menimbulkan dampak yang lebih besar ketika terjadi keadaan darurat.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, analisis risiko bencana perlu menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan sejak tahap awal. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi lingkungan, potensi ancaman, serta tingkat kerentanan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan maupun melaksanakan proyek pembangunan.

Pendekatan tersebut juga perlu diterapkan dalam penyusunan tata ruang, pembangunan fasilitas publik, pengembangan kawasan permukiman, dan penentuan lokasi infrastruktur penting. Dengan mempertimbangkan risiko sejak awal, pembangunan diharapkan dapat menghindari munculnya ancaman baru sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Selain perencanaan fisik, integrasi mitigasi bencana juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, sektor pembangunan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sejalan mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirancang dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ketangguhan berkelanjutan juga perlu memperhatikan dampak perubahan iklim. Perubahan pola cuaca dan meningkatnya ancaman terkait iklim dapat memengaruhi tingkat risiko di sejumlah wilayah. Karena itu, adaptasi perubahan iklim perlu dipertimbangkan bersama upaya mitigasi bencana agar pembangunan mampu menghadapi perubahan kondisi lingkungan dalam jangka panjang.

BNPB menilai bahwa penguatan ketangguhan harus menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh upaya pengurangan risiko. Pendekatan yang berpusat pada masyarakat (people-centered approach) menjadi penting karena warga merupakan kelompok yang berhadapan langsung dengan potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam mengenali risiko, menyusun langkah kesiapsiagaan, dan melaksanakan upaya pencegahan. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan diharapkan dapat membuat program penanggulangan bencana lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Untuk mendukung hal itu, diperlukan tata kelola yang kuat, investasi yang memadai, infrastruktur tangguh, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat. Berbagai unsur tersebut saling berkaitan dalam membangun sistem yang mampu mengantisipasi ancaman dan mengurangi dampak ketika bencana tidak dapat dihindari.

Pemanfaatan teknologi, misalnya, dapat mendukung penyediaan informasi risiko, penyebaran peringatan dini, dan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Sementara itu, peningkatan kapasitas warga dapat dilakukan melalui edukasi, pelatihan kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, dan penguatan koordinasi di tingkat komunitas.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan informasi mengenai ancaman bencana dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan tingkat kerentanan yang berbeda. Oleh sebab itu, strategi pengurangan risiko perlu disusun berdasarkan kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti pendekatan yang seragam.

Investasi dalam pencegahan dan mitigasi bencana juga menjadi perhatian dalam mendorong ketangguhan berkelanjutan. Raditya menambahkan bahwa investasi tersebut diperlukan untuk menekan potensi kerugian dan menghindari biaya pemulihan yang lebih besar ketika bencana terjadi.

Investasi mitigasi dapat mencakup penguatan infrastruktur, penyediaan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sarana pendukung kesiapsiagaan. Langkah-langkah tersebut perlu direncanakan secara terukur agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat.

Apabila pencegahan tidak menjadi prioritas, dampak bencana dapat meluas ke berbagai sektor. Kerusakan fasilitas umum, terganggunya kegiatan ekonomi, terhambatnya layanan pendidikan dan kesehatan, hingga hilangnya mata pencaharian dapat menimbulkan beban pemulihan yang besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana perlu dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui penyelesaian proyek atau pertumbuhan ekonomi semata. Kemampuan suatu wilayah dalam melindungi penduduk, mempertahankan fungsi infrastruktur, dan memulihkan aktivitas masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menilai ketangguhan.

Dalam kesempatan tersebut, Raditya turut menekankan pentingnya memperkuat perencanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dokumen penanggulangan bencana perlu diselaraskan dengan dokumen pembangunan agar program pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan kerentanan memperoleh dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai.

“Perlu mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa dan komunitas juga menjadi prioritas agar upaya pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan,” kata Raditya Jati.

Integrasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan dokumen pembangunan daerah diharapkan dapat memperkuat kesinambungan program. Melalui penyelarasan tersebut, upaya pengurangan risiko tidak hanya dilaksanakan ketika terjadi keadaan darurat, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan pembangunan rutin.

Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar program yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dapat saling mendukung. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih program sekaligus memastikan bahwa kebutuhan penanggulangan bencana diperhitungkan dalam proses penganggaran.

Pada tingkat desa dan komunitas, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting untuk membangun kesiapsiagaan dari lingkungan terdekat. Pengetahuan mengenai potensi ancaman, jalur evakuasi, sistem peringatan, dan langkah penyelamatan diri dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko perlu didukung melalui komunikasi yang mudah dipahami dan akses terhadap informasi kebencanaan yang relevan. Dengan dukungan tersebut, warga dapat berperan lebih aktif dalam menjaga lingkungan, mengenali perubahan kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya, serta membangun budaya sadar bencana.

Menutup pemaparannya, Raditya berharap Peringatan Bulan PRB 2026 tidak hanya menjadi ajang pertukaran pengetahuan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kebijakan, investasi, dan aksi nyata dalam pengurangan risiko bencana. Menurutnya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi berbagai ancaman.

Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Pertukaran pengetahuan diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan risiko, serta peningkatan kapasitas masyarakat di berbagai daerah.

Lebih jauh, upaya membangun ketangguhan berkelanjutan membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Komitmen yang telah dirumuskan perlu disertai pembagian peran yang jelas, dukungan pendanaan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi berkala. Dengan cara tersebut, integrasi mitigasi bencana dapat menjadi bagian nyata dari proses pembangunan, bukan hanya sebatas konsep dalam dokumen perencanaan.

Kerja sama regional dan internasional juga tetap dibutuhkan untuk memperkuat pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik dalam pengurangan risiko bencana. Ancaman bencana dan perubahan iklim dapat melintasi batas wilayah administratif maupun negara sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan.

“Inisiatif Indonesia dalam mendorong kerangka ketangguhan berkelanjutan di tingkat ASEAN dan global diharapkan dapat terus dikembangkan menuju agenda pembangunan pasca-2030, guna mewujudkan masyarakat yang lebih siap, mandiri, dan tangguh menghadapi risiko bencana,” pungkasnya.

Dorongan BNPB tersebut menegaskan bahwa mitigasi bencana berkelanjutan perlu menjadi bagian mendasar dari arah pembangunan Indonesia. Integrasi pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, penguatan kapasitas masyarakat, dan perencanaan pembangunan yang tangguh diharapkan dapat mengurangi kerentanan sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi.

Melalui keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, upaya membangun ketangguhan dapat dilakukan secara lebih terarah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko dan menjaga keselamatan untuk jangka panjang.(*HA/RED)