Maruarar Dorong 10.000 Unit Bedah Rumah Jakarta

JAKARTA, GOLANNUSANTARA.COM– Maruarar Dorong 10.000 Unit Bedah Rumah Jakarta menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diprioritaskan untuk membantu warga berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang layak huni tanpa dikenakan biaya. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah ibu kota.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di DKI Jakarta berjalan cepat, tepat sasaran, dan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Peninjauan lapangan itu juga bertujuan memastikan seluruh tahapan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia. Jadi, tolong dibantu karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta,” kata Maruarar.

Pada 2026, alokasi Program BSPS untuk DKI Jakarta meningkat signifikan menjadi 10.000 unit. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 158 unit. Dari total itu, sebanyak 9.700 unit diperuntukkan bagi wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir. Peningkatan alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat, dan layak. Dengan begitu, manfaat program dapat dirasakan lebih banyak warga di berbagai wilayah Jakarta.

Khusus Jakarta Pusat, pemerintah mengalokasikan 1.810 unit BSPS. Hingga kini, sebanyak 614 unit telah melalui proses inventarisasi dan verifikasi. Unit tersebut tersebar di delapan kecamatan dan 35 kelurahan. Di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 calon penerima bantuan. Sementara itu, di Kecamatan Menteng tercatat 27 unit usulan. Proses pendataan dilakukan secara bertahap agar seluruh calon penerima benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan supaya bantuan dapat disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam peninjauan tersebut, Maruarar mengunjungi rumah dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64), seorang pedagang, dan Raffles (61), penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Pekerjaan bedah rumah dijadwalkan dimulai pada 30 Juni hingga 30 Agustus 2026. Pelaksanaan renovasi diharapkan berjalan sesuai jadwal. Dengan demikian, kedua penerima bantuan dapat segera menempati rumah yang lebih aman dan nyaman. Program ini juga diharapkan menjadi contoh percepatan pelaksanaan di wilayah lain.

Maruarar menegaskan, Program BSPS merupakan salah satu program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi sebanyak 400.000 unit rumah melalui program tersebut. Target nasional itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Program tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

“Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini. Tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS sangat menyentuh rakyat secara langsung,” ucapnya.

Maruarar juga mengingatkan pentingnya memastikan legalitas lahan calon penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Kepastian status lahan dinilai menjadi faktor penting. Hal itu memberikan jaminan bahwa bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, pelaksanaan program tetap akuntabel dan sesuai regulasi yang berlaku.

Kementerian PKP, kata Maruarar, akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan legalitas lahan. Langkah itu diharapkan membuat program terlaksana secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Sinergi antarlembaga juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Dengan begitu, proses renovasi rumah tidak mengalami hambatan administrasi maupun teknis.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyatakan pemerintah daerah akan melakukan kajian lanjutan terhadap status legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi syarat dapat segera memperoleh manfaat bantuan pemerintah tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Program BSPS yang terus diperkuat pemerintah menjadi salah satu bentuk komitmen dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, alokasi untuk DKI Jakarta meningkat menjadi 10.000 unit. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 400.000 unit rumah. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Penyediaan rumah yang aman, sehat, dan nyaman juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan yang ketat serta koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(*ORJ/RED)