Gabriela Tiara Christi 
JAYAPURA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Pelantikan 92 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua menjadi langkah strategis yang diambil Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni. Langkah ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja dan efektivitas struktur organisasi di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
Pelantikan pejabat Papua ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan struktur organisasi membuat seluruh pejabat definitif sebelumnya secara otomatis berubah status menjadi pelaksana. Oleh karena itu, dilakukan pengisian kembali jabatan administrator dan pengawas agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Fatoni menyampaikan, “Maka pada hari ini Kamis tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2025, saya Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dengan ini resmi melantik saudara saudari yang namanya disebut dalam nomenklatur Keputusan Penjabat Gubernur Papua Nomor SK.800.1.3.3-8223 tanggal 7 Agustus 2025 sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Saya percaya bahwa saudara saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan di atas pundak saudara saudari semua. Semoga Tuhan menyertai kita semua,”
Dalam sambutannya, Fatoni menekankan pentingnya pelantikan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengisi jabatan kosong, dan mengukuhkan pegawai yang terdampak perubahan struktur. Transisi ini dinilai penting agar pelayanan publik tetap optimal dan efektif.
Fatoni menambahkan, “Oleh karena itu saya meminta kepada pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri, segera pelajari tugas pokok dan fungsinya, kuasai peraturan perundang-undangan, kuasai substansi kemudian ikuti seluruh ketentuan yang ada.”
Pj Gubernur Papua berharap para pejabat yang telah dilantik segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang maksimal. Ia mendorong adanya inovasi, kreativitas, serta kerja keras untuk menghadirkan perubahan positif dalam pemerintahan.
“Kita harus melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan, melakukan dan merumuskan cara-cara baru untuk bekerja agar memaksimalkan kinerja kita,” tegas Fatoni.
Selain fokus pada kinerja, Fatoni menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan. Menurutnya, seluruh sistem akan diaudit baik secara internal, eksternal maupun dalam penegakan hukum.
“Tidak lupa kita juga harus menjaga akuntabilitas, kita jaga integritas karena proses di pemerintahan akan dilaksanakan audit dan pemeriksaan, mulai dari audit internal, eksternal hingga penegakkan hukum. Maka saya tekankan kita perlu saling mengingatkan, saling memberikan informasi agar kita semua berada di jalan yang lurus,” jelasnya.
Proses pelantikan ini telah melalui tahapan administratif yang lengkap. Seluruh nama pejabat yang dilantik telah mendapat Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia serta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur dilakukan secara legal dan profesional.
Pelantikan 92 pejabat ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Dengan tekad kuat dan semangat integritas, para pejabat baru diharapkan menjadi motor penggerak perubahan menuju Papua yang lebih baik. (*GTC/Red)
