Gabriela Tiara Christi 
Ferry Irwandi klarifikasi sindiran Rp 10 miliar dari anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya. (Dok. Foto : Instagram @irwandiferry)
JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Ferry Irwandi klarifikasi sindiran Rp 10 miliar dari Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya setelah namanya disebut dalam konteks kritik terhadap relawan yang dianggap “sok paling kerja” di daerah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan Ferry melalui Instagram Story langsung memicu reaksi publik yang luas, menyebar cepat di media sosial, dan membuka kembali diskusi mengenai kontribusi relawan serta efektivitas komunikasi pemerintah dalam penanganan bencana nasional.
Dalam konteks isu nasional yang berkembang pesat, nama Ferry Irwandi seorang influencer dan relawan kemanusiaan kembali ramai diperbincangkan publik. Polemik ini bermula setelah rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12). Pada forum tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, secara tidak langsung menyinggung keberadaan relawan tertentu yang disebut “sok paling kerja” dan “cuma nyumbang Rp 10 miliar doang”.
Meskipun nama Ferry tidak disebut secara eksplisit, publik segera mengaitkan pernyataan tersebut dengan dirinya, mengingat beberapa hari sebelumnya ia melakukan aksi kemanusiaan yang viral di Aceh. Oleh karena itu, pernyataan tersebut segera memunculkan gelombang diskusi, baik berupa dukungan maupun kritik terhadap ucapan Endipat.
Reaksi Ferry Irwandi muncul melalui Instagram Story di akun @ferryirwandi. Seorang netizen bertanya kepada dirinya “Tanggapannya bung terhadap statement ‘penyaluran 10M berasa si paling kerja?”
Dengan nada yang rendah hati, Ferry memberikan jawaban singkat namun sarat makna. Ia menegaskan, “Gue malah ngerasa kurang euy, beneran. I wish I can do more.” Jawaban tersebut tidak mengandung kemarahan ataupun pembelaan berlebihan, tetapi justru menunjukkan sikap reflektif dan keinginannya untuk memberikan bantuan lebih besar.
Foto tangkapan layar pernyataan tersebut dengan cepat menyebar di platform X. Dalam hitungan jam, ribuan pengguna memberikan respons positif, memuji kerendahan hati Ferry sekaligus mempertanyakan konteks kritik yang disampaikan Endipat dalam rapat tersebut.
Pernyataan Endipat disampaikan dalam rapat Komisi I DPR RI yang menghadirkan Menteri Komdigi Meutya Hafid. Rapat itu membahas isu strategis nasional, termasuk tantangan komunikasi digital pemerintah dalam penanganan bencana yang terjadi beruntun di Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak akhir November.
Dalam kesempatan itu, Endipat menekankan pentingnya peran Komdigi dalam merespons isu-isu sensitif yang beredar di media sosial.
“Fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu.” ujar Endipat.
Ia kemudian menambahkan kritik terkait relawan yang hanya datang sekali namun dianggap bekerja paling besar.
“Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”
Tidak hanya itu, Endipat juga menyinggung donasi yang dilakukan relawan tertentu.
“Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian.”
Pernyataan ini memicu reaksi publik yang mempertanyakan apakah kritik tersebut dialamatkan kepada Ferry Irwandi atau relawan lainnya. Namun demikian, substansi pernyataan Endipat lebih menyoroti narasi media sosial yang dianggap menutupi fakta bahwa pemerintah telah hadir sejak awal.
Secara publik, reaksi masyarakat cenderung mengarah pada dukungan terhadap Ferry. Banyak warganet menilai sikap Ferry yang merendah justru semakin menunjukkan ketulusan aksinya. Di sisi lain, kritikan terhadap pemerintah yang dinilai kurang kuat dalam mengomunikasikan upaya penanganan bencana kembali mengemuka.
Bagi pemerintah, situasi ini menjadi pengingat bahwa komunikasi digital tidak bisa dianggap sepele. Isu kemanusiaan membutuhkan narasi yang kuat, akurat, dan mudah dipahami agar masyarakat mengetahui upaya yang telah dilakukan negara.
Selain itu, polemik ini memunculkan urgensi harmonisasi antara pemerintah dan relawan. Kolaborasi keduanya sangat dibutuhkan agar penanganan bencana berjalan lebih efektif, terutama dalam distribusi bantuan, pengelolaan informasi, dan pelaporan kegiatan. (*GTC/Red)
