Husnul Amalia 
Mendagri bahas Gerakan Indonesia ASRI
WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Gerakan Indonesia ASRI akan diperkuat pemerintah melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sejumlah unsur pimpinan instansi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan seluruh kepala daerah se-Indonesia akan dikumpulkan untuk membahas penguatan gerakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu direncanakan berlangsung pada akhir September 2026 dan melibatkan sejumlah unsur terkait.
Rencana tersebut disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di hotel kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026). Menurut Tito, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah dalam menjalankan Gerakan Indonesia ASRI.
“Rencana Bapak Presiden sudah memerintahkan kami lebih kurang dua minggu lalu, ‘Pak Mendagri, kumpulkan seluruh kepala daerah’,” kata Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di hotel kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri dengan menyiapkan pertemuan yang melibatkan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Selain kepala daerah, sejumlah pimpinan lembaga dan unsur pemerintahan juga direncanakan mengikuti agenda tersebut.
Tito menerangkan bahwa pertemuan itu direncanakan berlangsung pada akhir September. Pemerintah juga berencana mengundang pimpinan DPRD, TNI, Polri, hingga kejaksaan. Pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di daerah.
“Dalam waktu mungkin kita rencanakan akhir September ini untuk seluruh kepala daerah, pimpinan, Ketua DPRD, kemudian dari para pimpinan satwil, satuan TNI, Polri, dan juga dari kejaksaan, untuk beliau akan bicara mengenai Indonesia ASRI,” jelasnya.
Dengan demikian, agenda tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah. Koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting karena pelaksanaan program lingkungan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah juga memiliki peran langsung dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kebersihan dan penataan lingkungan di wilayah masing-masing.
Tito menyebut Sentul, Bogor, Jawa Barat, sebagai salah satu lokasi yang kemungkinan digunakan untuk kegiatan tersebut. Namun, lokasi itu masih berupa usulan. Pemerintah masih melakukan persiapan untuk menentukan tempat serta teknis pelaksanaan pertemuan.
Gerakan Indonesia ASRI sendiri mencakup sejumlah aspek yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Salah satu perhatian utama adalah penanganan sampah. Pemerintah mendorong agar persoalan sampah ditangani secara lebih terstruktur, mulai dari lingkungan masyarakat hingga tahap pengelolaan akhir.
Selain masalah sampah, penataan kawasan juga menjadi perhatian dalam gerakan tersebut. Pemerintah menilai lingkungan yang bersih perlu didukung dengan kondisi kota yang tertata. Karena itu, berbagai elemen yang memengaruhi tampilan ruang publik juga masuk dalam pembahasan.
“Baik penanganan sampah, kota yang indah, termasuk juga mengenai apa, penanganan spanduk-spanduk yang seliweran di mana-mana. Kami sedang siapkan. Kita usulkan mungkin di Sentul seperti yang kemarin, seperti yang awal tahun lalu,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa cakupan Gerakan Indonesia ASRI tidak hanya berhubungan dengan pengelolaan sampah. Penataan visual lingkungan juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Keberadaan spanduk yang tidak tertata, misalnya, disebut sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapatkan penanganan.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kondisi wilayah yang berbeda-beda. Kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, sistem pengelolaan sampah, serta karakter kawasan dapat memengaruhi pelaksanaan program lingkungan. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mendorong pemerintah daerah untuk mendukung Gerakan Indonesia ASRI. Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa gerakan tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah serta berbagai unsur yang berada di tingkat daerah.
Rencana pertemuan pada akhir September menjadi langkah lanjutan untuk menyatukan pemahaman mengenai gerakan tersebut. Melalui pertemuan itu, kepala daerah akan mendapatkan arahan mengenai pelaksanaan Indonesia ASRI serta koordinasi yang diperlukan untuk menjalankannya.
Selain berkaitan dengan agenda khusus pemerintah, Gerakan Indonesia ASRI juga menjadi salah satu aspek dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Tito mengatakan gerakan tersebut masuk dalam standar penilaian dalam gelaran apresiasi pemerintah daerah kali ini.
“Nah, kali ini standar pelayanan minimal dalam sistem pemerintahan, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan. Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia ASRI yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan penanganan sampah dan Indonesia ASRI dalam rangkaian aspek yang diperhatikan dalam penilaian pemerintah daerah. Pendidikan, kesehatan, dan perumahan disebut sebagai bagian dari standar pelayanan minimal. Sementara itu, penanganan sampah dan Indonesia ASRI menjadi tambahan yang disebut sebagai program unggulan Presiden Prabowo.
Dalam penerapannya, pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan konsistensi. Sampah rumah tangga, aktivitas perdagangan, kawasan permukiman, hingga ruang publik menghasilkan persoalan yang perlu ditangani melalui sistem yang terintegrasi.
Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menjaga kebersihan pada titik tertentu. Pengelolaan perlu dilakukan dari sumbernya agar volume sampah yang masuk ke tempat pengolahan atau pembuangan dapat ditekan. Edukasi masyarakat juga menjadi bagian yang dapat mendukung perubahan kebiasaan dalam mengelola sampah.
Selanjutnya, aspek keindahan kota berkaitan dengan bagaimana ruang publik ditata dan dipelihara. Jalan, fasilitas umum, kawasan permukiman, serta pusat aktivitas masyarakat membutuhkan penataan agar tetap bersih dan tertib. Penanganan spanduk yang dipasang secara tidak teratur menjadi salah satu contoh persoalan visual yang disebut Tito.
Pada saat yang sama, unsur keamanan dan kesehatan juga menjadi bagian dari konsep Indonesia ASRI. Lingkungan yang aman dan sehat berkaitan dengan kualitas ruang hidup masyarakat. Karena itu, pelaksanaan gerakan tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor, bukan hanya perangkat yang menangani kebersihan.
Rencana pelibatan TNI, Polri, kejaksaan, dan DPRD menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun koordinasi yang lebih luas. Setiap unsur memiliki fungsi berbeda dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan program di tingkat daerah.
Hingga Kamis (17/9/2026), pemerintah masih melakukan persiapan untuk agenda yang direncanakan berlangsung pada akhir September. Sentul, Bogor, Jawa Barat, menjadi lokasi yang diusulkan untuk pertemuan tersebut. Sementara itu, kepala daerah dari seluruh Indonesia menjadi peserta utama yang akan dikumpulkan.
Dengan adanya pertemuan tersebut, pemerintah pusat akan menyampaikan arahan mengenai penguatan Gerakan Indonesia ASRI kepada pemerintah daerah. Kepala daerah kemudian memiliki peran dalam menerjemahkan arahan tersebut ke dalam kebijakan dan kegiatan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Gerakan Indonesia ASRI juga berkaitan dengan upaya membangun kesadaran bahwa kebersihan dan penataan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kebijakan dan sistem pendukung. Namun, penerapannya di lapangan juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Pada akhirnya, penguatan Gerakan Indonesia ASRI diarahkan untuk mendorong lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah di berbagai daerah. Rencana pengumpulan kepala daerah pada akhir September menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah akan membahas langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan gerakan di seluruh Indonesia. (*HA/RED)
