Olivia Rilan Jedahul 
Kemenkes Tutup Klinik Kecantikan Ilegal Bali
JAKARTA, GOLANNUSANTARA.COM– Klinik Kecantikan Ilegal di Bali menjadi sorotan setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan berbagai pelanggaran perizinan dan penggunaan tenaga medis asing tanpa dokumen resmi. Temuan tersebut mendorong pemerintah menutup fasilitas tersebut sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat sekaligus menjaga mutu layanan kesehatan di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menutup PRIME Skin Clinic yang sebelumnya bernama Elasto Beauty. Klinik tersebut terbukti beroperasi tanpa izin resmi serta mempekerjakan tenaga medis asing secara ilegal. Karena itu, pemerintah mengambil tindakan setelah melakukan investigasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan penutupan klinik tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap praktik pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan hukum.
“Saat ini, fasilitas tersebut sudah ditindaklanjuti dan ditutup. Semua instansi lintas sektoral telah menyatakan kesiapan untuk menindak tegas sesuai kewenangan masing-masing, baik dari aspek kesehatan, keimigrasian, maupun perizinan usaha,” ujar Aji.
Sebelum penutupan dilakukan, Kemenkes menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga bertujuan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan. Pertemuan tersebut melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, BAIS TNI, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini, pemerintah tidak hanya menyoroti aspek kesehatan, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran keimigrasian, ketenagakerjaan, dan perizinan usaha. Dengan demikian, proses penindakan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Hasil investigasi menunjukkan bahwa PRIME Skin Clinic tidak terdaftar dalam sistem Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Temuan tersebut membuktikan bahwa fasilitas itu tidak memiliki izin operasional yang sah.
Investigasi juga menemukan tenaga medis dan tenaga kesehatan asal Rusia serta Armenia yang bekerja tanpa dokumen perizinan resmi. Kondisi tersebut dinilai berisiko karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.
Sesuai peraturan yang berlaku, pelayanan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Tenaga kesehatan juga wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Kedua dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan.
STR berfungsi sebagai bukti bahwa tenaga kesehatan telah memenuhi standar kompetensi profesinya. Adapun SIP menjadi izin resmi yang memungkinkan tenaga medis menjalankan praktik pada fasilitas kesehatan tertentu. Tanpa kedua dokumen tersebut, seseorang tidak diperbolehkan memberikan pelayanan medis kepada pasien.
Berdasarkan temuan yang ada, Dinas Kesehatan bersama instansi terkait melakukan pengumpulan fakta dan bukti di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Aji Muhawarman menegaskan bahwa praktik pelayanan kesehatan tanpa izin merupakan pelanggaran serius. Hal yang sama berlaku bagi penggunaan tenaga medis tanpa STR dan SIP maupun penggunaan obat serta alat kesehatan tanpa izin edar resmi.
“Kemenkes berkomitmen melindungi masyarakat melalui pengawasan mutu pelayanan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku demi menjaga integritas sistem kesehatan nasional,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik layanan kesehatan ilegal. Pengawasan yang ketat juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.
Kasus di Bali menjadi pengingat bagi seluruh pelaku usaha kesehatan agar mematuhi aturan yang berlaku dan setiap fasilitas kesehatan wajib memiliki izin operasional lengkap. Selain itu, tenaga medis yang bekerja harus memiliki legalitas sesuai regulasi Indonesia.
Kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya kewajiban administratif. Kepatuhan juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan pasien. Dengan menjalankan prosedur sesuai aturan, risiko kesalahan pelayanan dapat diminimalkan.
Kemenkes turut mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih layanan kesehatan sebelum menjalani tindakan medis atau perawatan kecantikan, masyarakat disarankan memeriksa legalitas fasilitas dan tenaga medis yang bertugas.
Selain melakukan pengecekan mandiri, masyarakat dapat melaporkan dugaan praktik pelayanan kesehatan ilegal melalui kanal pengaduan resmi pemerintah. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung pengawasan layanan kesehatan di berbagai daerah.
Menurut Kemenkes, penutupan klinik tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat dari risiko pelayanan yang tidak sesuai standar. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga reputasi Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan kebugaran yang aman serta terpercaya.
Melalui penutupan PRIME Skin Clinic, pemerintah menegaskan bahwa setiap aktivitas pelayanan kesehatan harus berjalan sesuai aturan. Pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan layanan kesehatan yang aman, profesional, dan berkualitas. (*ORJ/RED)
