Penyebab dan Kronologi Menteri PU Marah di Sawah Bekasi

WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Inspeksi mendadak yang dilaksanakan oleh jajaran pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum di kawasan pertanian Kabupaten Bekasi berujung pada luapan kekecewaan mendalam akibat temuan masalah kekeringan parah yang terbengkalai secara berkepanjangan. Peristiwa tersebut bermula ketika Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turun langsung melakukan peninjauan di lapangan guna memeriksa kondisi areal persawahan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 27 September 2026. Dalam kegiatan inspeksi di lokasi tersebut, pimpinan kementerian menyaksikan secara langsung hamparan lahan pertanian produktif seluas kurang lebih 1.000 hektar yang mengalami kondisi kekeringan ekstrem akibat tidak memperoleh pasokan air selama sekitar tujuh bulan terakhir. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini memicu kemarahan besar pejabat negara tersebut karena fakta riil di lapangan berbanding terbalik secara tajam dengan laporan administratif yang diterimanya dari jajaran birokrasi internal kementerian. Oleh karena itu, tindakan tegas langsung diambil di lokasi kejadian guna meminta pertanggungjawaban penuh dari para pejabat teknis yang berwenang dalam mengelola ketersediaan sumber daya air bagi kawasan pertanian masyarakat setempat.

Di tengah hamparan areal persawahan yang gersang dan retak tersebut, Menteri Pekerjaan Umum langsung mengambil telepon selulernya untuk menghubungi pimpinan tinggi direktorat jenderal secara terbuka di hadapan para petani lokal serta puluhan awak media. Pejabat yang dihubungi secara langsung melalui sambungan telepon tersebut adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, yang diketahui baru saja dilantik menduduki posisi tersebut pada 1 Mei 2026. Dengan nada suara penuh ketegasan dan raut wajah yang menunjukkan rasa kecewa mendalam, pimpinan kementerian mencecar keberadaan pejabat pembuat komitmen terdekat yang seharusnya bersiaga di lapangan untuk menangani krisis pasokan air bagi para petani. Melalui sambungan telepon seluler yang disaksikan oleh warga masyarakat pada Minggu, 27 September 2026, Dody Hanggodo menyampaikan instruksi mendesak dengan menanyakan keberadaan bawahannya, “PPK kamu di mana yang paling dekat? Suruh ke sini sekarang!” (27 September 2026).

Ekskalasi kekecewaan dalam kegiatan inspeksi mendadak tersebut dipicu oleh fakta geografis yang memperlihatkan bahwa areal pertanian yang melana kekeringan itu sebenarnya berdekatan dengan sumber air melimpah. Hasil pemeriksaan langsung di lokasi menunjukkan bahwa saluran irigasi tersier di Desa Karangharja berada dalam kondisi rusak parah serta tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengalirkan air ke petakan sawah warga. Kendati demikian, tidak jauh dari lokasi persawahan tersebut terdapat aliran sungai besar yang debit airnya dipastikan tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari areal pertanian warga. Tidak berfungsinya saluran distribusi air tersier tersebut diduga kuat terjadi akibat ketiadaan pemeliharaan rutin yang memadai serta penumpukan sedimentasi lumpur yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa adanya tindakan penanganan maksimal dari balai pengelola sumber daya air terkait.

Di samping masalah infrastruktur irigasi yang terbengkalai, kondisi di lapangan terasa semakin memprihatinkan ketika pimpinan kementerian melakukan dialog langsung secara dekat dengan warga pemilik lahan pertanian. Dalam kesempatan dialog terbuka tersebut, Dody Hanggodo bertemu dengan Supandi, salah seorang petani lokal di wilayah itu yang menyampaikan keluh kesah mengenai beban finansial berat yang harus ditanggung warga demi menyelamatkan tanaman padi mereka. Supandi menuturkan bahwa dirinya beserta sejumlah petani lainnya terpaksa mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk membeli mesin pompa air beserta gulungan selang panjang. Upaya pengadaan mandiri oleh masyarakat tersebut dilakukan semata-mata agar lahan garapan mereka tetap memperoleh pasokan air dari sumber terdekat setelah berbulan-bulan ketiadaan intervensi dari dinas maupun balai terkait di tingkat daerah.

Mendengar penuturan jujur dari warga serta menyaksikan secara langsung beban hidup yang dialami oleh para petani di Desa Karangharja tersebut, reaksi emosional ditunjukkan oleh pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum di tempat kejadian. Sambil memeluk Supandi dengan erat di tengah areal persawahan yang kering, Dody Hanggodo secara tulus menyampaikan permohonan maaf terbuka atas lambatnya respons penanganan yang dilakukan oleh jajaran birokrasi kementeriannya. Penyesalan mendalam tersebut diungkapkan secara langsung di depan warga sebagai bentuk keprihatinan atas terjadinya pengabaian tugas pelayanan publik. Dalam nada suara penuh keprihatinan, Dody Hanggodo menyatakan, “Saya minta maaf ke Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami,” (27 September 2026).

Melanjutkan permohonan maafnya di hadapan para petani yang berkumpul di area persawahan tersebut, pimpinan kementerian menegaskan bahwa langkah pengadaan sarana air oleh warga seharusnya menjadi kewajiban yang ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pemerintah semestinya hadir sejak awal untuk mengalirkan pasokan air ke lahan pertanian warga melalui pengerahan fasilitas pompa serta peralatan teknis milik kementerian. Oleh sebab itu, pembiaran yang berlangsung berbulan-bulan hingga memaksa para petani membeli peralatan sendiri menggunakan dana pribadi dinilai sebagai bentuk kegagalan koordinasi teknis yang tidak dapat ditoleransi di tingkat lapangan. Meneruskan penjelasannya kepada para warga pada hari yang sama, Dody Hanggodo menambahkan, “Harusnya upaya tarik air pakai pompa dan selang ini sudah dikerjakan jajaran kami dari kemarin-kemarin, bukan malah dibiarkan sampai petani beli sendiri,” (27 September 2026).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pimpinan kementerian melayangkan teguran yang sangat keras terhadap mekanisme pelaporan internal yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Penanganan masalah kekeringan lahan pertanian dinilai selama ini terlalu mengandalkan laporan formal di atas kertas yang berulang kali terbukti tidak mencerminkan kondisi riil saat diverifikasi di lapangan secara langsung. Praktik penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan ini disebutnya sebagai bentuk pemberian harapan palsu yang sangat merugikan kehidupan rakyat kecil di pedesaan. Untuk membuktikan keraguan atas keakuratan data jajarannya, Dody Hanggodo sengaja turun langsung ke lokasi tanpa didampingi oleh pejabat teknis direktorat jenderal. Saat berbicara kepada pimpinan direktorat jenderal melalui telepon, Dody Hanggodo menegaskan, “Saya sengaja enggak nunggu Bapak (Dirjen SDA), supaya saya bisa tunjukkan bahwa feeling saya benar. Selama ini Bapak PHP saya,” (27 September 2026).

Selain melayangkan teguran atas ketidakakuratan laporan administrasi, pimpinan kementerian juga mengaitkan kelalaian penanganan infrastruktur ini dengan target strategis pembangunan nasional di sektor kedaulatan pangan. Kegagalan pengelolaan pasokan air pertanian di tingkat tapak dinilai berpotensi mengganggu agenda besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketegasan berupa ancaman pencopotan jabatan dan penggantian pejabat teknis langsung dilontarkan di hadapan publik guna memberikan efek jera bagi aparatur yang tidak menunjukkan kinerja memuaskan. Peringatan keras tersebut disampaikan secara langsung saat berkomunikasi dengan pimpinan direktorat jenderal, di mana Dody Hanggodo menegaskan, “Hati-hati loh, sasaran swasembada pangan 2026 tidak ada kata-kata tidak tercapai. Kalau yang enggak perform, ganti saja! PLT-kan saja Kepala Balai atau PPK-nya!” (27 September 2026).

Guna memahami ketegasan sikap serta gaya kepemimpinan yang ditunjukkan dalam kegiatan peninjauan lapangan tersebut, profil pimpinan kementerian ini menarik untuk dicermati dari rekam jejak karier dan latar belakang pendidikannya. Dody Hanggodo dipercaya menduduki amanah sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam susunan kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan menteri ini terbentuk setelah pemerintah mengambil keputusan strategis untuk memisahkan nomenklatur kementerian yang sebelumnya menyatu sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari jalur kegiatan politik praktis, tokoh kelahiran Mojokerto pada tahun 1966 ini tercatat sebagai kader senior yang memegang posisi strategis sebagai Wakil Ketua Umum dalam struktur kepengurusan pimpinan pusat Partai Demokrat.

Di samping kiprahnya di panggung politik nasional, latar belakang pendidikan akademis pejabat negara ini menunjukkan basis keahlian teknis yang sangat kuat di bidang rekayasa industri minyak dan gas bumi. Pendidikan tinggi jenjang sarjana diselesaikannya di Institut Teknologi Bandung hingga berhasil memperoleh gelar insinyur teknik perminyakan pada tahun 1989. Selanjutnya, ia melanjutkan jenjang pendidikan pascasarjana ke negara Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar magister rekayasa perminyakan dari Universitas Tulsa yang berlokasi di negara bagian Oklahoma pada tahun 1992. Bekal pendidikan tinggi berstandar internasional tersebut menjadi fondasi utama bagi perjalanan karier profesionalnya di berbagai korporasi besar selama beberapa dekade.

Seiring dengan selesainya pendidikan pascasarjana di luar negeri, rekam jejak karier profesionalnya diawali dengan mengabdi pada sektor energi dan pengelolaan korporasi strategis. Pada kurun waktu tahun 1989 hingga 1998, ia mengawali perjalanan profesionalnya sebagai ahli rekayasa teknis pada perusahaan minyak ASAMERA Oil Company. Kemudian pada periode tahun 1999 hingga 2002, kepercayaan kepemimpinan didapatkannya dengan menjabat sebagai manajer umum pada grup korporasi Fajrindo Group. Pengalaman dalam tata kelola manajemen bisnis tersebut semakin meluas saat dirinya dipercaya memegang posisi manajer pengembangan bisnis pada PT Tri Usaha Mandiri untuk periode tahun 2002 hingga 2004, sebelum akhirnya menduduki posisi serupa pada PT Wahana Krida Mandiri sepanjang tahun 2004 hingga 2006.

Selanjutnya, pengabdian di sektor publik dan penanganan wilayah pascabencana menjadi bagian penting yang melengkapi rekam jejak kepemimpinannya di birokrasi. Pada periode tahun 2006 hingga 2007, ia dipercaya mengemban tugas sebagai manajer pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias untuk Wilayah Regional IV. Pengalaman mengelola pembangunan infrastruktur di kawasan pascabencana tersebut makin memperkaya kapabilitas kepemimpinannya dalam menghadapi krisis penataan wilayah secara cepat dan terukur. Kendati demikian, rekam jejak profesionalnya tidak hanya terbatas pada sektor pemerintah dan industri minyak saja, melainkan juga meluas ke korporasi komoditas perkebunan kelapa sawit nasional.

Berdasarkan dokumen keterbukaan informasi resmi di Bursa Efek Indonesia, namanya tercatat pernah menempati jajaran pimpinan strategis pada sejumlah perusahaan perkebunan besar di Pulau Kalimantan. Pada periode tahun 2017 hingga 2018, ia menjabat sebagai komisaris pada PT Pradiksi Gunatama Tbk, sebuah perusahaan terbuka yang mengelola kawasan perkebunan kelapa sawit seluas puluhan ribu hektar di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan terbuka tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan kelompok usaha Jhonlin Group milik pengusaha nasional Haji Isam, dan saat ini dikelola oleh Liana Saputri. Selain korporasi tersebut, ia juga tercatat menjabat sebagai komisaris pada PT Senabangun Anekapertiwi pada kurun waktu tahun 2019 hingga 2020.

Sementara itu dari sisi kehidupan keluarga, pimpinan kementerian ini juga memiliki keterikatan erat dengan generasi muda yang terjun secara aktif ke panggung politik praktis di daerah. Ia merupakan ayah kandung dari Aushaf Fajr Herdiansyah, seorang politikus muda yang bernaung di bawah naungan Partai Gerindra. Sang anak diketahui pernah ikut serta sebagai salah satu kontestan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 lalu. Pengalaman lintas sektor yang mencakup dunia usaha, birokrasi pascabencana, dan organisasi politik tersebut menjadi landasan kuat baginya dalam menerapkan standar ketat terhadap kinerja para bawahan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, tindakan tegas yang ditunjukkan saat menyaksikan penderitaan para petani di Kabupaten Bekasi menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran aparatur di kementerian tersebut. Penanganan krisis air di Desa Karangharja diharapkan dapat segera direalisasikan secara nyata melalui perbaikan jaringan saluran irigasi tersier serta pemanfaatan mesin pompa air secara masif oleh balai pengelola sumber daya air. Sikap tidak kompromi terhadap laporan birokrasi yang tidak akurat menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan nasional dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di tingkat tapak. Langkah penertiban ini diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem tata kelola air nasional demi mendukung terwujudnya cita-cita kemandirian pangan yang berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia. (*SS/RED)