Pembangunan KEK Harus Berpihak Rakyat

JAKARTA, GOLANNUSANTARA.COM– Pembangunan KEK berpihak rakyat dan lingkungan menjadi sorotan utama dalam pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini. Ia menegaskan arah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga lingkungan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proyek strategis nasional. Proyek ini dinilai berdampak besar pada kehidupan sosial dan ekosistem. Dalam konteks ini, KEK menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KEK juga berperan meningkatkan daya saing dan menarik investasi global. Namun, pembangunan yang mengabaikan keseimbangan berisiko menimbulkan masalah baru.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pembangunan KEK harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, KEK harus menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup. KEK tidak boleh memicu kesenjangan sosial. Karena itu, keadilan sosial harus menjadi fondasi utama.

Ia mengapresiasi konsep besar kawasan tersebut. Konsep ini dinilai mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. KEK yang terintegrasi membuka peluang besar untuk menarik wisatawan mancanegara. Posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia juga semakin kuat. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendorong ekonomi pariwisata.

Menurut Novita, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pusat belanja berstandar internasional sangat penting. Fasilitas ini dapat menekan kebocoran ekonomi. Selama ini, banyak masyarakat berobat dan belajar ke luar negeri. Hal itu membuat devisa negara keluar dalam jumlah besar. Dengan fasilitas dalam negeri, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi.

“Kita bangga ada grand design yang luar biasa dan megah ini. Ini adalah upaya agar masyarakat kita tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja,” ujarnya

Pernyataan itu menegaskan bahwa KEK bukan sekadar proyek fisik. KEK adalah bagian dari strategi memperkuat kemandirian nasional. Fasilitas yang lengkap memberi akses lebih luas bagi masyarakat. Kondisi ini dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan KEK tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. Proyek ini bersumber dari pajak rakyat. Karena itu, manfaatnya harus dirasakan luas. Masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama. Pemerintah dan pengelola wajib melibatkan mereka secara aktif.

Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan KEK. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki. Selain itu, pembangunan bisa berjalan sesuai kebutuhan setempat. Tanpa keterlibatan, potensi konflik sosial bisa meningkat. Hal ini terjadi jika masyarakat merasa terpinggirkan.

Novita juga menyoroti pentingnya distribusi manfaat yang adil. Dampak ekonomi tidak boleh hanya dinikmati pihak tertentu. KEK harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kawasan ini tidak boleh hanya menguntungkan investor.

Ia juga memberi perhatian pada isu lingkungan. Salah satunya krisis air tanah di Bali. Kondisi ini menjadi peringatan penting. Pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan bisa menimbulkan dampak serius. Karena itu, aspek lingkungan harus menjadi prioritas.

Novita meminta pengelola KEK memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri. Sistem ini harus berkelanjutan dan tidak merugikan warga. Ketersediaan air bagi masyarakat harus tetap terjaga. Kebutuhan kawasan juga harus terpenuhi. Pengelolaan air yang baik menjadi kunci keseimbangan.

“Saya tanya tadi soal mitigasi air. Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar,” tegasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran terhadap konflik sumber daya. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, air harus diprioritaskan untuk masyarakat. Kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankannya.

Ia juga mengingatkan potensi dampak limbah terhadap ekosistem laut. Lokasi proyek berbatasan dengan perairan. Karena itu, pengelolaan limbah harus dilakukan secara ketat. Limbah tidak boleh mencemari lingkungan laut. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sedimentasi dan limbah cair. Tanpa pengelolaan yang baik, habitat laut bisa rusak. Biota laut juga bisa terancam. Dampaknya bisa dirasakan sektor perikanan dan pariwisata.

Novita menilai pembangunan KEK tidak boleh berorientasi jangka pendek. Keuntungan sesaat bukan tujuan utama. Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa dirasakan generasi mendatang.

“Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat,” ucapnya.

Dalam perspektif lebih luas, pembangunan KEK berpihak rakyat dan lingkungan menjadi bagian dari visi nasional. Visi ini menekankan keadilan dan keberlanjutan. Kebijakan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan sosial dan kelestarian alam juga harus dijaga. (*ORJ/RED)