Prabowo diundang ke Gedung Putih untuk Rapat Dewan Perdamaian, Perjanjian Dagang Ikut dibahas

JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM-Prabowo Gedung Putih BoP menjadi perhatian publik setelah pemerintah mengonfirmasi adanya undangan resmi rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat. Undangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026, meskipun hingga kini kehadiran Presiden Prabowo Subianto masih belum dapat dipastikan.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengonfirmasi telah menerima undangan untuk menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang akan digelar di Gedung Putih pada 19 Februari 2026 mendatang. Informasi ini disampaikan oleh Istana Kepresidenan di Jakarta.

Sebagai informasi, Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski menuai sejumlah kontroversi sejak awal pembentukannya, forum ini diklaim bertujuan memperkuat diplomasi global dalam penyelesaian konflik internasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.

“Ada. Belum (dapat dikonfirmasi hadir). Nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2), dikutip Tempo.

Dengan demikian, agenda Prabowo Gedung Putih BoP tidak hanya berkaitan dengan isu perdamaian Gaza, tetapi juga berpotensi menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat.

Board of Peace (BoP) adalah forum internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tujuan utama mendorong penyelesaian konflik global melalui pendekatan diplomasi tingkat tinggi. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi negara-negara anggota dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia.

Secara khusus, pertemuan perdana BoP pada 19 Februari 2026 disebut akan difokuskan pada upaya mendorong tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Selain itu, agenda penting lainnya adalah penggalangan dana untuk rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak konflik.

“(Kesempatan) itu akan menjadi pertemuan pertama Dewan Perdamaian (BoP) sekaligus konferensi penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza,” tulis Axios mengutip seorang pejabat Amerika Serikat.

Oleh sebab itu, kehadiran para pemimpin dunia dalam forum ini dinilai memiliki arti strategis, baik dari sisi diplomasi maupun komitmen kemanusiaan internasional.

Pertemuan perdana Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Gedung Putih, Washington D.C., Amerika Serikat. Forum ini dirancang sebagai pertemuan tingkat pemimpin (leaders-level meeting), yang berarti akan dihadiri langsung oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara-negara anggota.

Indonesia sendiri resmi bergabung dengan Board of Peace melalui penandatanganan piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden Prabowo saat kunjungannya ke Swiss bulan lalu. Langkah tersebut menandai komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam diplomasi global berbasis perdamaian.

Dengan bergabungnya Indonesia, maka posisi strategis Tanah Air dalam percaturan diplomasi internasional semakin menguat, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan dan stabilitas kawasan.

Menariknya, pemerintah tidak hanya melihat forum Dewan Perdamaian sebagai agenda diplomasi politik semata. Lebih jauh, terdapat peluang untuk membahas dan bahkan menandatangani kesepakatan tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah berharap kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, apabila terealisasi, dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami, sih, menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” katanya.

Dengan kata lain, selain menghadiri forum Dewan Perdamaian, pemerintah ingin agar momentum tersebut sekaligus digunakan untuk menyelesaikan agenda ekonomi strategis antara kedua negara.

Namun demikian, Prasetyo mengingatkan bahwa mempertemukan dua kepala negara bukanlah perkara sederhana.

“Itu kan nampak sederhana gitu, tapi kan nggak sesederhana gitu juga untuk terjadi pertemuan antara dua pemimpin,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa diplomasi tingkat tinggi memerlukan koordinasi, protokol, dan kesiapan politik yang matang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan perkembangan terbaru terkait perundingan tarif dagang Indonesia–Amerika Serikat. Menurutnya, secara prinsip seluruh proses negosiasi telah selesai.

“Semua perundingan sudah selesai, legal drafting 90 persen. Kami tinggal menunggu jadwal tanda tangan,” ujar Airlangga. (*HA/Red)