Indriana Mardianti 
Raja Juli Antoni didesak mundur setelah banjir dan longsor melanda Sumatera. (Dok. Tangkapan Layar)
JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Sumatera mengalami banjir bandang dan longsor pada awal Desember 2025. Bencana ini kemudian memicu desakan agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Desakan tersebut muncul karena publik mempertanyakan kapasitasnya dalam menangani persoalan kehutanan.
Tekanan paling keras muncul dari anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin. Ia menyampaikan kritik saat Rapat Kerja Komisi IV DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025. Usman menilai izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera seharusnya dihentikan total.
Selain itu, Usman menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki kewajiban menjaga keberadaan hutan. Ia juga mempertanyakan program penanaman ulang yang dinilai belum berjalan maksimal.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya, Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali,” kata Usman.
Selanjutnya, Usman menyebut bahwa tanggung jawab penanganan hutan berada di tangan Raja Juli. Ia menegaskan agar Menteri tidak menyalahkan pejabat sebelumnya.
“Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” sambung Usman.
Pada tahap berikutnya, Usman menyarankan Raja Juli mundur dari jabatan jika tidak mampu mengelola sektor kehutanan. Ia menilai lemahnya pengelolaan hutan telah memicu banjir dan longsor di Sumatera.
“Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya beri saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman.
Usman kemudian meminta Menhut fokus pada agenda penanaman kembali. Ia meminta percepatan rehabilitasi hutan gundul di tiga provinsi terdampak.
“Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini, kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup (di hutan) yang gundul itu,” ujarnya.
Respons Raja Juli Antoni
Menhut Raja Juli memberikan respons langsung atas desakan mundur tersebut. Ia menyampaikan pengakuan atas kekurangan dalam mitigasi bencana di Sumatera.
“Saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya,” kata Raja Juli.
Raja Juli juga mengakui belum mampu mencegah dampak bencana secara maksimal.
“Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal, tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu,” lanjutnya.
Setelah rapat, Raja Juli menegaskan kesiapannya dievaluasi oleh presiden. Ia menyebut bahwa jabatan adalah wewenang penuh kepala negara.
“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan akan menerima kritik dari publik tanpa pengecualian.
“Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus. Itu bagian dari apa namanya aspirasi, kemarahan atau bahkan mungkin harapan, ekspektasi.”
Raja Juli menegaskan komitmennya menjalankan tugas seoptimal mungkin.
“Jadi monggo tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif presiden,” tutupnya. (*IM/Red)
