Husnul Amalia 
Anak Prasejahtera Kembali Sekolah Gratis
WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Anak prasejahtera kembali sekolah setelah pemerintah memperluas akses pendidikan gratis bagi puluhan ribu peserta didik dari keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Kebijakan tersebut mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas dan ditujukan untuk mengurangi hambatan biaya yang selama ini dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
Pemerintah mengonfirmasi lebih dari 44.000 anak dari keluarga prasejahtera kini dapat kembali mengikuti kegiatan belajar tanpa dipungut biaya. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan afirmasi pendidikan yang diarahkan untuk memastikan anak dari kelompok rentan tetap memperoleh kesempatan belajar. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang utama bagi anak untuk melanjutkan pendidikan.
Kebijakan ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pemerataan akses pendidikan. Sebab, persoalan biaya masih menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan sekolah bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Oleh karena itu, pemberian akses pendidikan tanpa biaya diharapkan dapat membantu peserta didik tetap berada dalam sistem pendidikan formal.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, menjelaskan bahwa perluasan program tersebut tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, kebijakan itu memiliki tujuan yang lebih luas, terutama dalam memutus rantai kemiskinan yang dapat berlangsung lintas generasi melalui peningkatan akses terhadap pendidikan.
“Program ini menjangkau 182 sekolah, melonjak signifikan dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” ujar Devi melalui keterangan resminya dikutip sabtu 2026.
Perluasan tersebut menunjukkan adanya peningkatan cakupan program dibandingkan pelaksanaan pada tahun pertama. Sebelumnya, program mencakup 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik. Kini, jumlah sekolah yang terlibat bertambah menjadi 182 sekolah dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 44.000 anak.
Dengan bertambahnya cakupan tersebut, pemerintah berupaya menjangkau lebih banyak anak yang sebelumnya belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal. Selain memperluas jumlah sekolah, kebijakan tersebut juga diarahkan kepada peserta didik dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Di sisi lain, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut. Pemerintah menggunakan basis data terintegrasi untuk menentukan penerima manfaat. Cara ini diterapkan agar bantuan tidak hanya diberikan berdasarkan perkiraan, tetapi melalui proses identifikasi yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Devi menjelaskan bahwa setiap penerima manfaat didata berdasarkan informasi yang terintegrasi secara nasional. Pendataan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada anak yang sesuai dengan kriteria penerima.
“Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” imbuh Devi.
Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akurasi penyaluran program. Melalui data berdasarkan nama dan alamat, identitas penerima dapat dipetakan dengan lebih jelas. Selanjutnya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan anak yang berhak memperoleh fasilitas pendidikan dari program afirmasi.
Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan fasilitas belajar. Infrastruktur sekolah menjadi unsur penting karena akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk membayar biaya sekolah. Lingkungan belajar yang memadai juga diperlukan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung secara optimal.
Sejalan dengan perluasan penerima manfaat, pembangunan fasilitas belajar permanen turut dilakukan. Pemerintah mencatat sebanyak 93 unit fasilitas belajar permanen telah rampung dan mulai beroperasi. Pembangunan tersebut berlangsung dalam rentang pertengahan Juli hingga September.
Penyediaan fasilitas fisik tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mendukung keberlangsungan program. Dengan adanya ruang dan fasilitas belajar yang memadai, peserta didik diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran dalam lingkungan yang lebih layak.
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur pendidikan juga diarahkan untuk memberikan standar fasilitas yang setara bagi siswa penerima manfaat. Upaya tersebut penting karena pemerataan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah anak yang dapat bersekolah, tetapi juga dari dukungan fasilitas yang tersedia selama mereka menjalani proses pembelajaran.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan gratis memiliki beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, pemerintah berupaya mengurangi hambatan biaya. Kedua, pemerintah memperluas jumlah sekolah yang terlibat. Ketiga, pendataan penerima dilakukan melalui basis data sosial ekonomi. Keempat, pembangunan fasilitas belajar turut dilakukan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan. Sebab, anak dari keluarga prasejahtera membutuhkan dukungan yang lebih menyeluruh agar dapat kembali mengikuti pendidikan secara berkelanjutan.
Program ini juga berkaitan dengan persoalan anak yang tidak tertampung dalam sistem pendidikan. Ketika kondisi ekonomi keluarga menjadi kendala, sebagian anak dapat menghadapi risiko tidak melanjutkan sekolah. Karena itu, perluasan akses pendidikan gratis menjadi salah satu mekanisme untuk membuka kembali kesempatan belajar bagi kelompok tersebut.
Dari sisi sosial, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesempatan seseorang untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Dengan tetap berada di bangku sekolah, anak memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun keterampilan yang dapat digunakan pada tahap pendidikan berikutnya.
Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, ketepatan sasaran menjadi faktor yang menentukan efektivitas program. Jumlah penerima yang besar perlu diikuti dengan sistem pendataan yang jelas agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang dituju. Karena itu, penggunaan DTSEN menjadi bagian penting dalam mekanisme pelaksanaan program.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perluasan jumlah penerima berjalan seimbang dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Penambahan peserta didik tanpa dukungan sarana yang memadai berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar. Oleh sebab itu, pembangunan 93 fasilitas belajar permanen menjadi salah satu bagian yang melengkapi perluasan program.
Selain fasilitas fisik, keberlanjutan program juga membutuhkan koordinasi antarpihak. Pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan anak yang telah kembali bersekolah dapat terus mengikuti pembelajaran. Dengan dukungan tersebut, akses pendidikan gratis dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan.
Pada saat yang sama, proses evaluasi juga menjadi penting untuk melihat perkembangan program. Evaluasi dapat mencakup jumlah peserta didik yang kembali sekolah, keberlanjutan kehadiran mereka, kondisi fasilitas, serta ketepatan penerima berdasarkan data sosial ekonomi. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan kebijakan pada tahap berikutnya.
Perluasan dari 166 menjadi 182 sekolah menunjukkan adanya peningkatan titik layanan dibandingkan tahun pertama. Sementara itu, jumlah penerima manfaat yang meningkat dari lebih dari 14.700 peserta didik menjadi lebih dari 44.000 anak menunjukkan skala program yang semakin luas. Angka tersebut menggambarkan upaya untuk menjangkau kelompok anak yang sebelumnya belum memperoleh akses secara optimal.
Meski demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima. Anak yang kembali ke sekolah juga membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung, pendampingan keluarga, serta keberlanjutan pembiayaan dan fasilitas. Karena itu, pelaksanaan program perlu dilihat sebagai proses jangka panjang, bukan sekadar pemberian akses pada satu periode.
Selanjutnya, integrasi data sosial ekonomi dapat membantu pemerintah melakukan pemetaan penerima secara lebih terarah. Dengan informasi berdasarkan nama dan alamat, proses penyaluran dapat dilakukan secara lebih terukur. Pendekatan tersebut sekaligus dapat membantu mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program.
Di tengah upaya memperluas pemerataan pendidikan, kebijakan tersebut menempatkan anak dari keluarga prasejahtera sebagai kelompok yang membutuhkan dukungan khusus. Akses pendidikan gratis diharapkan dapat mengurangi salah satu hambatan utama yang berpotensi membuat anak meninggalkan sekolah.
Pada akhirnya, perluasan program pendidikan gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesempatan belajar dapat diakses oleh lebih banyak anak. Lebih dari 44.000 peserta didik dari keluarga prasejahtera kini tercatat memperoleh fasilitas pendidikan tanpa biaya melalui program yang menjangkau 182 sekolah.
Dengan demikian, anak prasejahtera kembali sekolah bukan hanya menjadi persoalan akses terhadap ruang kelas, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan sasaran, kualitas fasilitas, dan keberlanjutan pendidikan. Pemerintah melalui perluasan sekolah, penggunaan DTSEN, serta pembangunan fasilitas belajar berupaya membangun sistem dukungan yang dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih luas.
Ke depan, kesinambungan program akan menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak penerima manfaat tetap dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Perluasan akses yang disertai pendataan dan penyediaan fasilitas diharapkan dapat memperkuat pemerataan pendidikan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.(*HA/RED)
