Hotspot Karhutla Menurun, Menhut Tingkatkan Operasi

WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Hotspot karhutla turun sebanyak 84 titik secara nasional berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Meski demikian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap diperkuat melalui pemadaman darat, operasi udara, penyediaan sumber air, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini dilakukan karena sejumlah wilayah masih menghadapi peningkatan titik panas, kebakaran lahan, dan paparan kabut asap.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, tercatat sebanyak 270 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Jumlah tersebut turun dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 354 titik. Dengan demikian, terdapat pengurangan 84 titik panas dalam kurun waktu satu hari. Kendati perkembangan ini menunjukkan penurunan secara nasional, pemerintah tetap mewaspadai kondisi di daerah yang masih mengalami peningkatan aktivitas kebakaran.

Penurunan jumlah titik panas tersebut belum menggambarkan kondisi yang sepenuhnya aman di seluruh Indonesia. Kalimantan Tengah, misalnya, justru mencatat peningkatan signifikan dari 19 menjadi 92 titik panas. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 22 titik, Sumatera Selatan sembilan titik, dan Kalimantan Selatan dua titik. Adapun Jambi dan Riau tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan pemantauan pada periode tersebut.

Perbedaan kondisi antardaerah menjadi salah satu alasan pemerintah tidak mengurangi intensitas penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai bahwa penurunan secara nasional perlu diikuti dengan upaya pengendalian yang konsisten, terutama di wilayah yang masih mengalami peningkatan titik panas dan kebakaran aktif.

“Penurunan hotspot secara nasional menjadi perkembangan yang perlu kita jaga. Namun, kondisi di lapangan berbeda-beda. Penanganan tetap harus diperkuat, khususnya di wilayah yang masih mengalami peningkatan titik panas dan kebakaran,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan yang dikutip dari laman web Kementerian Kehutanan, Minggu, 18 Oktober 2026.

Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah terus memantau kondisi lapangan sekaligus mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemadaman. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah titik panas, tetapi juga memastikan api benar-benar padam, mencegah kebakaran kembali muncul, serta melindungi masyarakat dan kawasan hutan yang terdampak.

Di Kalimantan Tengah, perhatian khusus diberikan pada kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki nilai penting bagi kelestarian keanekaragaman hayati. Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, operasi pemadaman melalui jalur udara dilaksanakan sebanyak 16 kali menggunakan metode water bombing atau pengeboman air. Metode ini dilakukan dengan menjatuhkan air dari helikopter ke area kebakaran untuk membantu menekan penyebaran api, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Untuk memperkuat kemampuan pemadaman, pemerintah juga menyiapkan tambahan dua helikopter milik TNI dan satu helikopter Kementerian Kehutanan. Penambahan armada tersebut diharapkan dapat mendukung operasi udara, memperluas jangkauan penanganan, serta mempercepat respons terhadap titik kebakaran yang berisiko meluas. Dengan dukungan tersebut, penanganan diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi antara petugas di udara dan tim yang bekerja di lapangan.

Selain mengandalkan operasi udara, tim gabungan memperkuat pemadaman melalui jalur darat. Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari pembukaan akses menuju lokasi kebakaran, pembangunan sumur bor, penyediaan pompa air, hingga pemasangan jaringan distribusi air. Ketersediaan sumber air menjadi faktor penting dalam mendukung pemadaman berkelanjutan, terutama ketika petugas harus menangani area yang luas atau mengalami keterbatasan akses.

Pelaksanaan operasi juga melibatkan berbagai unsur, antara lain personel Manggala Agni, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, Masyarakat Peduli Api, serta warga setempat. Keterlibatan lintas instansi tersebut diperlukan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara terpadu. Selain memadamkan api, petugas berupaya mencegah penjalaran kebakaran ke kawasan konservasi dan habitat satwa liar, termasuk habitat orangutan yang berada di Taman Nasional Tanjung Puting.

Setelah memantau operasi pemadaman di kawasan tersebut, Raja Juli Antoni melanjutkan peninjauan ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Sabtu malam. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi penanganan secara langsung sekaligus memastikan personel tetap menjalankan tugas pengendalian kebakaran. Melalui pemantauan lapangan, pemerintah dapat mengevaluasi kebutuhan operasional dan mengidentifikasi kendala yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dalam penanganan karhutla, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada api yang terlihat di permukaan. Kondisi lahan gambut memerlukan penanganan khusus karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan memicu kebakaran kembali ketika kondisi lingkungan mendukung. Oleh sebab itu, proses pemadaman harus dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada sisa bara yang berpotensi menimbulkan titik api baru.

Raja Juli menegaskan pentingnya memastikan seluruh sumber api telah ditangani, khususnya pada kawasan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dari lahan mineral.

“Pemadaman tidak cukup hanya dengan menghilangkan api yang terlihat. Bara di bawah permukaan gambut harus dipastikan padam agar kebakaran tidak kembali muncul dan meluas,” kata Raja Juli.

Sebagai tindak lanjut, penanganan di lahan gambut dilakukan melalui pembasahan, penyisiran bara, pendinginan, serta mopping up atau pemadaman lanjutan pada sisa titik api. Tahapan tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko munculnya kembali kebakaran setelah api utama berhasil dipadamkan. Dengan demikian, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari hilangnya nyala api yang terlihat, tetapi juga dari kepastian bahwa bara tersembunyi telah ditangani.

Sementara itu, pengendalian karhutla di Sumatera Selatan diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca yang berlangsung pada 16–25 Oktober 2026. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta TNI. Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu untuk membantu memperbaiki kondisi atmosfer di wilayah terdampak asap, dengan pelaksanaan yang menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan yang mendukung.

Dalam operasi tersebut, dry ice atau es kering digunakan untuk membantu memodifikasi kondisi atmosfer yang menyebabkan asap tertahan di dekat permukaan. Apabila kondisi awan memungkinkan, penyemaian natrium klorida atau NaCl juga dilakukan untuk membantu proses pembentukan hujan. Pelaksanaan teknik modifikasi cuaca disesuaikan dengan hasil pemantauan atmosfer sehingga kegiatan dapat diarahkan berdasarkan kondisi yang teramati.

Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, tercatat satu penerbangan untuk penyemaian dry ice dengan sekitar 800 kilogram bahan semai. Selain itu, dilakukan satu penerbangan untuk penyemaian NaCl. Operasi tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan yang berjalan bersamaan dengan pemadaman darat, patroli udara, dan pemantauan kondisi lingkungan.

Pemantauan selama pelaksanaan operasi menunjukkan adanya perbaikan jarak pandang di Palembang. Meski demikian, perkembangan tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan penanganan. Pemerintah tetap melanjutkan upaya terpadu melalui pemadaman di darat, operasi udara, pemantauan kualitas udara, serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Secara nasional, pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca, sedangkan 44 unit lainnya disiapkan untuk mendukung operasi water bombing. Pembagian fungsi armada tersebut memungkinkan pemerintah menjalankan kegiatan pemantauan, dukungan modifikasi cuaca, dan pemadaman sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.

Di sisi lain, penurunan titik panas belum sepenuhnya diikuti oleh pemulihan kualitas udara. Berdasarkan pemantauan konsentrasi partikel halus PM2.5, sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kategori kualitas udara baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan terdapat kondisi berbahaya secara lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah titik panas dan kualitas udara merupakan dua indikator yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu berubah secara bersamaan. Asap yang dihasilkan oleh kebakaran, terutama pada lahan gambut, dapat bertahan di atmosfer meskipun aktivitas kebakaran mulai berkurang. Selain itu, pergerakan angin dapat membawa asap ke wilayah lain sehingga masyarakat yang berada jauh dari sumber api tetap berpotensi terdampak.

Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak diimbau untuk memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas luar ruangan sebaiknya dikurangi. Penggunaan masker juga dianjurkan apabila masyarakat harus beraktivitas di luar, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit kronis.

Upaya pencegahan juga menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla. Pemerintah mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan metode pembakaran. Praktik tersebut berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terlebih ketika kondisi lingkungan kering dan api menjalar ke lahan gambut atau kawasan hutan di sekitarnya.

Masyarakat yang menemukan titik api, kepulan asap, atau aktivitas pembakaran diminta segera melaporkannya kepada petugas setempat. Pelaporan sejak dini dapat membantu mempercepat pemeriksaan dan penanganan sebelum api meluas ke area yang lebih besar. Selain itu, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mendukung pengawasan kawasan rawan kebakaran dan menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Raja Juli kembali menekankan bahwa penurunan jumlah titik panas harus diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan kebakaran benar-benar terkendali. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla memerlukan kerja sama berbagai pihak, konsistensi pemadaman, serta perhatian terhadap dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Penurunan jumlah hotspot harus diikuti dengan upaya memastikan api dan bara benar-benar padam. Kami terus memperkuat penanganan agar kebakaran tidak meluas, lingkungan tetap terlindungi, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman,” ujar Raja Juli.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengendalian karhutla akan terus dilaksanakan melalui koordinasi lintas instansi, penguatan personel, serta pengerahan sarana pemadaman sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga tetap memantau perkembangan titik panas dan kondisi kualitas udara untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

Dengan demikian, penurunan 84 titik panas secara nasional menjadi perkembangan yang perlu dipertahankan, bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Peningkatan titik panas di Kalimantan Tengah, risiko kebakaran berulang di lahan gambut, serta dampak kabut asap menunjukkan bahwa penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi pemerintah, petugas, pelaku usaha, dan masyarakat, pengendalian karhutla diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga kawasan hutan, habitat satwa, dan keselamatan warga di wilayah terdampak.(*HA/RED)