Husnul Amalia 
Sekolah Rakyat Buka Harapan Masa Depan
WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program tersebut memasuki satu tahun perjalanan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, program tersebut ditempatkan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membuka kesempatan bagi anak-anak untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan akses pendidikan yang lebih luas, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan, memperoleh keterampilan, serta memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa mendatang.
Gus Ipul menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat berangkat dari amanat konstitusi, terutama Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah memperluas perlindungan sosial sekaligus pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Di Sekolah Rakyat, tiga pasal itu bertemu satu tubuh seorang anak,” ujar Gus Ipul, Rabu, 28 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan Sekolah Rakyat yang menghubungkan perlindungan sosial, pemenuhan hak pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu program. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya memperoleh kesempatan untuk belajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan dan membuka peluang kehidupan yang lebih baik.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial menjalankan tiga jalur utama untuk memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat miskin dan anak-anak terlantar. Ketiga jalur tersebut meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Masing-masing memiliki peran yang saling berkaitan dalam membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan meningkatkan kemandirian.
Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan mendukung individu atau kelompok yang membutuhkan layanan pemulihan dan pendampingan. Adapun pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kondisi kehidupannya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pelaksanaan berbagai program tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui bantuan dan jaminan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan sosial. Ketiga, memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan yang diselenggarakan dalam program Sekolah Rakyat.
“Bantuan sosial adalah bantalan, pemberdayaan adalah tangga, dan Sekolah Rakyat adalah pintu keluar,” kata Gus Ipul.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang saling melengkapi. Bantuan sosial berperan dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan mendasar, sedangkan pemberdayaan sosial diarahkan untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pendidikan menjadi investasi jangka panjang agar anak-anak memiliki kesempatan untuk keluar dari kondisi kemiskinan yang dialami keluarganya.
Peringatan satu tahun Sekolah Rakyat pada Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi momentum untuk melihat kembali peran pendidikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga membutuhkan langkah yang dapat memperluas kesempatan bagi generasi berikutnya.
Selain mengembangkan Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial mendapatkan mandat untuk membenahi akurasi data dan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang tepat. Menurut Gus Ipul, ketepatan data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena berkaitan langsung dengan penentuan penerima manfaat.
Pembenahan tersebut dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan dukungan sekaligus mengurangi risiko adanya masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terjangkau bantuan.
Gus Ipul mengatakan bahwa melalui upaya pembenahan data tersebut, lebih dari empat juta keluarga yang sebelumnya belum terjangkau kini dapat menerima bantuan. Capaian yang disampaikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial.
“Inilah kami sebut Kerja Cepat Pasal 34 UUD 1945 (landasan utama kerja cepat Kemensos dan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar,” ucap Gus Ipul.
Pembenahan data dan pengembangan Sekolah Rakyat memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Ketepatan data membantu pemerintah mengenali keluarga yang membutuhkan dukungan, sedangkan program pendidikan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tersebut untuk memperoleh akses pembelajaran. Dengan pendekatan yang terintegrasi, intervensi sosial diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Dalam konteks pemutusan rantai kemiskinan, pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat membantu memperluas pilihan hidup seseorang. Anak-anak yang mendapatkan kesempatan belajar berpeluang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Meskipun demikian, hasil tersebut membutuhkan dukungan berkelanjutan, termasuk kualitas pembelajaran, pendampingan, dan keterlibatan keluarga serta lingkungan.
Karena itu, keberlanjutan Sekolah Rakyat perlu dilihat bukan hanya dari perjalanan program selama satu tahun, melainkan juga dari kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Akses pendidikan yang tersedia perlu disertai proses pembelajaran yang mendukung perkembangan akademik, karakter, dan keterampilan anak. Dengan demikian, tujuan memperluas kesempatan bagi keluarga kurang mampu dapat diterjemahkan menjadi peluang yang lebih konkret bagi generasi muda.
Di samping itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan peserta didik dapat dikenali dengan baik dan dukungan yang diberikan sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Pendekatan tersebut juga dapat membantu menghubungkan kebijakan pendidikan dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober memberikan konteks tersendiri bagi perjalanan satu tahun Sekolah Rakyat. Semangat pemuda dan pentingnya pembangunan sumber daya manusia berkaitan dengan upaya memberikan kesempatan yang lebih setara kepada anak-anak untuk belajar dan berkembang. Dalam hal ini, pendidikan dapat menjadi sarana untuk memperluas partisipasi generasi muda dalam pembangunan sekaligus mengurangi hambatan yang muncul akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Meski demikian, upaya memutus rantai kemiskinan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan pelaksanaan program. Bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan perlu berjalan beriringan agar keluarga memperoleh dukungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus membangun kemandirian pada masa mendatang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga diperlukan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan penerima dan aspek yang masih perlu diperbaiki.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menempatkan pendidikan sebagai bagian dari strategi penanganan kemiskinan antargenerasi. Program ini melengkapi pendekatan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial. Sementara itu, pembenahan data penerima bantuan menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan pemerintah dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Dengan memasuki tahun pertama pelaksanaannya, Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya perlu dilihat dari keberlanjutan layanan, kualitas pendidikan, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta didik dan keluarganya. Melalui dukungan yang konsisten, pendidikan diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.(*HA/RED)
