Indriana Mardianti 
Kemenpar dan BPJPH memperluas sertifikasi halal bagi UMKM di 1.500 desa wisata untuk memperkuat posisi Indonesia. (Dok. kemenpar.go.id)
RIAU, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Kementerian Pariwisata dan BPJPH memperluas sertifikasi halal untuk produk UMKM di 1.500 desa wisata. Hingga 15 Oktober 2025, 438 produk UMKM telah mendapatkan sertifikasi halal.
“Kini kolaborasi ini kami perluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai bagian dari program Indonesia Muslim Travel Index 2025. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal,” ujar Menteri Widiyanti.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata menyampaikan apresiasi kepada BPJPH, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta masyarakat Desa. Saat ini, Desa Wisata Pulau Penyengat telah memiliki 24 sertifikat halal untuk berbagai produk UMKM.
“Desa ini menjadi contoh nyata integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu, sangat tepat jika Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen kita dalam penguatan pariwisata halal,” ucap Menteri Widiyanti.
Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim.
Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan pariwisata halal tumbuh cepat sebagai mesin ekonomi baru.
“Pangsa pasar halal Indonesia masih sangat besar untuk dioptimalkan. Presiden Prabowo sedang mendorong program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM, dengan tujuan agar proses sertifikasi menjadi lebih mudah, terjangkau, dan transparan bagi semua pelaku usaha,” tutur Haikal.
Ia memastikan BPJPH akan terus mendampingi Kementerian Pariwisata dalam memperluas sertifikasi halal di 15 provinsi dengan target 1.500 desa wisata.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenpar dan BPJPH untuk pariwisata halal di wilayahnya.
“Kita meyakini bahwa industri halal, terutama di sektor kuliner, kini telah menjadi salah satu ikon penting dalam ekonomi global. Produk halal identik dengan standar kesehatan dan kualitas yang tinggi,” kata Ansar.
Menteri Pariwisata terima sertifikat lahan aset seluas BMN 6.643 meter untuk pembangunan Pusat Kreasi. (*IM/Red)
