Gabriela Tiara Christi 
MERAUKE, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Kerjasama dengan MoU ini fokus pada penilaian, penghapusan, pengelolaan, dan inventarisasi aset daerah. Pemkab Merauke bersama KPKNL Jayapura akan menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, serta eksekusi lelang agar aset tidak produktif dapat ditertibkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Merauke, Elias Mite “Nanti dilakukan pendampingan oleh KPLNL bersama jajaran di Kabupaten Merauke dalam bentuk pelatihan kemudian kita melakukan penghapusan, penyelesaian utang piutang dll.”
Pernyataan tersebut mencerminkan dimensi apa saja yang menjadi fokus kerjasama ini. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa MoU ini akan membantu mengurangi beban aset daerah melalui penghapusan dan penilaian aktif.
Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, dan Kepala KPKNL Jayapura, Daniel H.P. Panggabean, sebagai wujud komitmen bersama dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Menurut Elias Mite, Bupati Gebze menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut, sekaligus meminta pendampingan khusus kepada pengurus barang di OPD “Karena dari BPK kemarin sampaikan ada beberapa aset kita yang perlu diperbaiki. Sehingga ini jadi langkah awal dari Pemkab Merauke dari Pak Yoseph Gebze dan Ibu Fauzun Nihayah bagaimana menata aset dengan baik.”
MoU ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya yang telah berlangsung sejak 5 Agustus 2025 di Jayapura. Penandatanganan terbaru dilakukan oleh kedua pihak untuk memperdalam kolaborasi tersebut.
Kegiatan penandatanganan dilakukan di Jayapura, yang merupakan pusat operasional KPKNL dan menjadi lokasi strategis untuk memperkuat hubungan kerja antara Pemkab Merauke dan KPKNL Jayapura.
Tujuan utama dari kerjasama ini adalah upaya menata aset secara lebih rapi sebagai respons terhadap rekomendasi BPK terkait beberapa aset yang perlu perbaikan. Selain itu, penataan aset diharapkan dapat mendukung keberlanjutan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah dicapai Merauke selama sepuluh kali berturut-turut dari BPK, dengan adanya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset.
“WTP 10 kali ini mengingatkan kita untuk menata aset jadi baik. Selain pemerintahan menilai tentang proses penganggaran keuangan kita, tetapi di dalamnya ada aset yang perlu dinilai juga yang harus diperbaiki.” ungkap Elias Mite. (*GTC/Red)
