Gabriela Tiara Christi 
Gubernur Papua mendorong kolaborasi antar-pemerintah daerah. (papua.go.id)
JAYAPURA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Pemerataan pembangunan di Papua menjadi sorotan khusus saat Matius Fakhiri membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua pada Kamis (30/10/2025) di Jayapura. Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa kolaborasi antar-pemerintah daerah merupakan kunci utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Gubernur Fakhiri menekankan beberapa poin penting dalam sambutannya, meskipun pengeluaran riil per kapita masyarakat Papua telah naik menjadi Rp11,037 juta per tahun (naik 2,69 %). Namun disparitas antar-wilayah masih besar: Kota Jayapura sudah berada dalam kategori “Sangat Tinggi” pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara Kabupaten Mamberamo Raya masih berada di kategori “Rendah”.
Visi provinsi tertuju pada “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis” dengan lima misi utama mulai dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel hingga percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai kunci keberlanjutan pembangunan.
Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bekerja secara kolektif dan berbasis koordinasi lintas-sektor. Gubernur secara khusus menugaskan agar setiap program daerah dijalankan dengan koordinasi lintas-sektor agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Penguatan peran Tim Penggerak PKK dan Posyandu di tingkat kampung, terutama dalam penanganan stunting, karena mereka adalah garda terdepan pelayanan sosial dasar.
Gubernur Fakhiri menyatakan bahwa “Momentum positif ini harus dijaga dengan sinergi nyata antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat.” Fakhiri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Papua sangat bergantung pada tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penetapan usulan-usulan daerah yang akan disatukan ke dalam kesepakatan bersama sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua yang terpadu dan berkelanjutan. Gubernur menugaskan Bappeda Papua untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari bupati dan wali kota.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menugaskan Bapperida Papua untuk mengevaluasi semua saran dari bupati dan wali kota. Usulan daerah ini akan disatukan secara kolektif untuk membuat Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua yang terpadu dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada rakyat dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Fakhiri saat menutup sambutannya. (*GTC/Red)
