Suci Widya Ningsih 
Pemkab Bojonegoro Perkuat Digitalisasi Pemerintahan. (bojonegorokab.go.id)
BOJONEGORO, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Upaya ini tercermin dalam kegiatan pemaparan hasil review arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan di ruang Angling Dharma, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta jajaran pejabat terkait. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan digitalisasi pemerintahan di Bojonegoro.
Dalam kesempatan itu, Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menegaskan bahwa penerapan SPBE tidak sekadar digitalisasi dokumen atau sistem. Melainkan juga mencakup transformasi pola pikir serta tata kelola pelayanan publik agar semakin cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Ukuran utama keberhasilan program ini adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat dikatakan puas jika pelayanan kita cepat, hasilnya tepat, dan mereka benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kusnandaka menjelaskan bahwa setiap OPD harus terus memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini penting agar pelayanan publik tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
Selain aspek prosedural, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi SPBE. “Apapun perubahan sistemnya, tidak akan berjalan tanpa SDM yang memahami masalah di lapangan. Karena itu, peningkatan kompetensi harus menjawab persoalan yang benar-benar ada,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan beberapa contoh penerapan digitalisasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penggunaan sistem informasi berbasis sensor dan peta lahan yang memungkinkan monitoring pertanian dilakukan secara real time. Namun, optimalisasi sistem ini dinilai masih membutuhkan peningkatan kemampuan SDM di lapangan.
Sementara itu, Dewan TIK Bojonegoro Boedy Irhadtanto menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi digital bagi aparatur pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan data dan sistem pemerintahan.
Boedy menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam pemutakhiran data daerah adalah rendahnya literasi dan keterampilan digital aparatur. Banyak pegawai belum terbiasa melakukan pengolahan data secara cepat dan efisien. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya proses pembaruan data di sejumlah OPD.
Ia menambahkan, peningkatan literasi digital perlu difokuskan pada kemampuan dasar, seperti mengetik cepat, memahami sistem manajemen data, dan menggunakan perangkat lunak pengolahan informasi. Dengan begitu, proses input dan analisis data bisa lebih efisien serta mendukung kebijakan berbasis data.
Pemkab Bojonegoro menegaskan akan terus berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga teknologi informasi untuk mempercepat implementasi SPBE. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pondasi digitalisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan SDM, Pemkab Bojonegoro optimistis dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Transformasi digital diyakini bukan hanya meningkatkan efektivitas birokrasi, tetapi juga mempercepat pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*SWN/Red)
