Olivia Rilan Jedahul 
Pemantauan Gambut untuk Cegah Kebakaran
PELALAWAN, GOLANNUSANTARA.COM– Pencegahan Karhutla di Riau menjadi fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjelang musim kemarau 2026. Program ini mencakup penguatan pengelolaan gambut dan pembangunan infrastruktur pengendalian air. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah pencegahan karhutla di Riau. Langkah ini dilakukan menjelang musim kemarau. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, memimpin langsung upaya tersebut. Fokus utama berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung di Kabupaten Pelalawan.
Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi prioritas pengendalian karhutla. Wilayah ini memiliki lahan gambut yang luas. Kondisi ini membuatnya rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Karena itu, risiko kebakaran di wilayah ini cukup tinggi. Pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus.
Kabupaten Pelalawan juga menjadi fokus pengendalian karhutla nasional. Menteri Jumhur melakukan kunjungan ke Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda. Ia menggalang sinergi dengan BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat. Tujuannya adalah menjaga gambut tetap basah saat musim kemarau.
Kunjungan ini bukan hanya peninjauan lapangan. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen para pemangku kepentingan. Semua pihak diharapkan bekerja sama. Kolaborasi ini penting untuk mencegah karhutla secara efektif.
Menurut data pemerintah, Indonesia memiliki 13,36 juta hektare lahan gambut. Sekitar 3,31 juta hektare sudah mengalami kerusakan. Kondisi ini membutuhkan pemulihan segera. Oleh karena itu, pengelolaan tata air menjadi sangat penting.
Lahan gambut kering sangat mudah terbakar. Api juga sulit dipadamkan. Kebakaran dapat merambat hingga lapisan bawah tanah. Kondisi ini membuat pemadaman membutuhkan waktu lama. Biaya penanganan juga menjadi lebih besar.
“Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi,” kata Menteri Jumhur.
Pemerintah terus membangun sekat kanal di kawasan gambut. Infrastruktur ini menahan aliran air agar tidak cepat keluar. Dengan cara ini, kelembapan tanah bisa terjaga lebih lama. Potensi munculnya titik api juga dapat ditekan.
Selain itu, KLH/BPLH menerapkan pemantauan muka air tanah secara real-time. Sistem water sharing juga digunakan. Tujuannya adalah menjaga kelembapan gambut saat musim kemarau. Teknologi ini membantu pemantauan kondisi gambut secara cepat. Data yang diperoleh digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika terjadi penurunan air, langkah cepat bisa segera dilakukan.
Kementerian mencatat kebutuhan sekat kanal sangat besar. Di tujuh provinsi rawan karhutla, dibutuhkan 538.568 unit. Namun, saat ini baru tersedia 45.430 unit. Infrastruktur ini digunakan untuk mengelola 269 ribu kilometer kanal. Data ini menunjukkan kebutuhan yang masih tinggi. Karena itu, dukungan berbagai pihak sangat diperlukan. Pembangunan sekat kanal harus terus dipercepat.
KLH/BPLH juga mengembangkan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Program ini menggunakan pendekatan 3R. Yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Saat ini program berjalan di 2.354 desa.
Program ini tidak hanya fokus pada lingkungan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian, warga didorong mengembangkan usaha ramah lingkungan. Hal ini menjaga keseimbangan ekonomi dan ekosistem. Dukungan juga datang dari sektor swasta. Direktur APP Group, Suhendra Wiriadinata, menyatakan komitmen perusahaan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak.
“Kami sependapat dengan arahan Bapak Menteri bahwa upaya pencegahan merupakan kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan agar kolaborasi ini berjalan baik, mulai dari pembangunan sekat kanal, penyediaan peralatan, hingga dukungan bagi masyarakat di sekitar kawasan,” ungkap Suhendra.
Partisipasi dunia usaha memperkuat pencegahan karhutla. Perusahaan memiliki sumber daya untuk mendukung program lapangan. Sinergi ini menjadi bagian dari tanggung jawab lingkungan. Masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan karhutla. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti aktif melakukan patroli. Kegiatan ini dilakukan setiap hari.
Patroli rutin membantu mendeteksi kebakaran lebih cepat. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan segera. Api tidak sempat menyebar lebih luas. Perwakilan MPA Teluk Meranti, Marlizar, menyampaikan dukungan masyarakat.
“Ya, kami siap mendukung apa pun dari pemerintah maupun pihak perusahaan yang bisa untuk mengatasi kebakaran ini. Untuk mengatasinya, kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri ke sini semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran,”ujar Marlizar.
Dukungan masyarakat menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat. Pencegahan bersama dinilai lebih efektif dibanding penanganan setelah kebakaran terjadi. Menteri Jumhur menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak. Pemerintah pusat, daerah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama. Kolaborasi ini penting untuk menjaga gambut tetap basah.
Dengan penguatan tata air, pembangunan sekat kanal, teknologi pemantauan, dan dukungan semua pihak, pencegahan karhutla di Riau diharapkan semakin efektif. Upaya ini tidak hanya melindungi lingkungan. Upaya ini juga menjaga kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem gambut Indonesia.(*ORJ/RED)
