Wapres Gibran Tinjau Pendangkalan Sungai Kaliyasa

WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Wapres Gibran meninjau pendangkalan Sungai Kaliyasa di Cilacap, Jawa Tengah, pada Senin, 26 Oktober 2026, setelah menerima keluhan nelayan mengenai sedimentasi yang menghambat akses kapal menuju laut. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi alur sungai dan kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap secara langsung. Selain itu, kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mengoordinasikan penanganan persoalan yang telah lama mengganggu aktivitas masyarakat pesisir.

Keluhan mengenai kondisi sungai sebelumnya disampaikan sejumlah nelayan ketika berdialog dengan Wakil Presiden di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Mereka berharap pemerintah segera melakukan pengerukan agar kapal dapat melintas dengan lebih mudah dan kegiatan penangkapan ikan berjalan lancar. Oleh karena itu, peninjauan lapangan menjadi penting untuk memahami kondisi yang dihadapi nelayan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di kawasan tersebut.

Salah seorang nelayan, Temu, menyampaikan bahwa pendangkalan Sungai Kaliyasa telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyebut alur sungai tersebut belum pernah dikeruk sejak 1995. Kondisi itu dinilai menyulitkan nelayan yang harus melewati sungai sebelum menuju laut untuk mencari ikan.

“Saya ingin menyampaikan terkait dengan pendangkalan Sungai Kaliyasa. Pendangkalan. Minta dikeruk, minta dikeruk. Karena dari tahun ’95 itu, enggak pernah ada pengerukan,” ujar Temu dalam keterangan tertulis, dikutip tvrinews.com dari laman Wapres RI, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurut Temu, kondisi sungai yang semakin dangkal tidak hanya berkaitan dengan kelancaran perjalanan kapal, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan kawasan di sekitarnya. Ia berharap pemerintah memperhatikan kondisi tebing sungai agar tidak mengalami longsor yang dapat merugikan warga pemilik lahan.

“Jadi, kasihan nelayan kami yang mau berangkat ke laut karena dangkal. Mungkin tambang kalau bisa malah ditambah sekalian dibaturai (dibuatkan batur/fondasi batu) biar nantinya tidak longsor. Kasihan juga yang punya tanah di sekitar sungai tersebut karena dapatnya longsor,” ungkap Temu.

Menanggapi keluhan tersebut, Gibran mengatakan bahwa persoalan pendangkalan juga ditemukan di sejumlah wilayah lain yang telah dikunjunginya, termasuk Lampung dan Cirebon. Menurutnya, pengerukan perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari penanganan awal. Namun, upaya tersebut juga perlu disertai langkah pencegahan agar sedimentasi tidak kembali mengganggu alur sungai setelah pengerukan dilakukan.

“Pendangkalannya, mohon maaf, Pak Temu. Ini memang terjadi di beberapa tempat. Kami kemarin ada kunjungan ke Lampung, ke Cirebon, ada fenomena serupa juga. Jadi nanti mungkin perlu dilakukan pengerukan. Setelah pengerukan biar tidak terjadi datangnya sedimentasi lagi. Mungkin nanti perlu semacam pemecah ombak, ya, Pak, ya, di sungainya,” tutur Gibran dalam keterangan tertulis, dikutip tvrinews.com dari laman Wapres RI, Senin, 26 Oktober 2026.

Setelah mendengarkan aspirasi nelayan, Gibran memutuskan untuk melihat langsung lokasi pendangkalan Sungai Kaliyasa. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alur sungai dapat diketahui secara lebih jelas, sekaligus memberikan gambaran mengenai persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

“Nanti kita lihat ke lokasi langsung, ya, Pak,” ucap Gibran.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Koordinasi diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada peninjauan, melainkan dapat dilanjutkan melalui pembahasan langkah yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Nanti kita akan koordinasi dengan kementerian terkait juga biar permasalahannya tidak terjadi lagi,” lanjutnya.

Permasalahan pendangkalan Sungai Kaliyasa memperlihatkan pentingnya pemeliharaan alur perairan yang digunakan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Bagi nelayan, sungai bukan sekadar jalur menuju laut, melainkan bagian penting dari rantai aktivitas perikanan yang menentukan kelancaran keberangkatan kapal, pengangkutan hasil tangkapan, hingga kegiatan perdagangan ikan.

Ketika kedalaman alur sungai tidak memadai, pergerakan kapal dapat menjadi lebih terbatas. Situasi tersebut berpotensi menghambat waktu keberangkatan nelayan, terutama apabila kondisi perairan tidak memungkinkan kapal melintas dengan aman. Akibatnya, kegiatan melaut dapat menghadapi kendala operasional yang berdampak terhadap produktivitas nelayan.

Di sisi lain, penanganan pendangkalan juga memerlukan perhatian terhadap kondisi lingkungan sungai. Sedimentasi dapat menyebabkan material mengendap di dasar perairan dan mengurangi kedalaman alur. Apabila tidak ditangani secara berkala, penumpukan material tersebut dapat kembali terjadi sehingga pengerukan perlu dipertimbangkan bersama strategi pemeliharaan jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, pengerukan menjadi salah satu opsi yang disampaikan dalam dialog antara Gibran dan nelayan. Kendati demikian, pelaksanaannya perlu didasarkan pada kajian teknis untuk menentukan kebutuhan pengerukan, cakupan pekerjaan, serta metode yang sesuai dengan karakteristik alur sungai. Dengan demikian, upaya penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan kebutuhan pengguna sungai.

Selain pengerukan, usulan mengenai pembangunan pemecah ombak dan penguatan tebing juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperhatikan kondisi fisik kawasan perairan. Akan tetapi, bentuk infrastruktur yang akan digunakan perlu ditentukan melalui penilaian teknis oleh instansi berwenang. Kajian tersebut penting untuk memastikan bahwa langkah penanganan sesuai dengan karakteristik sungai serta tidak menimbulkan persoalan baru di kawasan sekitarnya.

Perlindungan tebing sungai menjadi perhatian tersendiri karena warga yang memiliki lahan di sekitar alur perairan juga berpotensi terdampak apabila terjadi longsor. Oleh sebab itu, penanganan kawasan sungai perlu mempertimbangkan keselamatan masyarakat, keberlanjutan fungsi perairan, serta kepentingan ekonomi warga yang bergantung pada kawasan tersebut.

Di samping persoalan infrastruktur, perhatian terhadap nelayan juga mencakup berbagai kebutuhan pendukung kegiatan melaut. Ketersediaan bahan bakar, pendampingan usaha, serta akses pasar merupakan faktor yang turut memengaruhi keberlangsungan usaha perikanan. Dukungan terhadap aspek-aspek tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menjalankan aktivitasnya dengan lebih lancar.

Ketersediaan bahan bakar, misalnya, berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional kapal saat melaut. Sementara itu, pendampingan usaha dapat membantu nelayan mengembangkan pengelolaan kegiatan perikanan dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi. Adapun akses pasar yang memadai dapat mendukung proses pemasaran hasil tangkapan agar lebih mudah menjangkau pembeli.

Dengan demikian, penanganan persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya berkaitan dengan kondisi sungai, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap ekosistem usaha perikanan secara lebih luas. Infrastruktur yang mendukung kelancaran akses kapal perlu berjalan seiring dengan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Peninjauan yang dilakukan Gibran di kawasan Sungai Kaliyasa dan dermaga PPS Cilacap menjadi bagian dari tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan nelayan. Melalui kunjungan tersebut, persoalan pendangkalan yang telah dikeluhkan masyarakat mendapat perhatian langsung, sementara koordinasi dengan kementerian terkait disampaikan sebagai langkah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Meski demikian, tindak lanjut berupa pengerukan maupun pembangunan infrastruktur pendukung masih memerlukan proses koordinasi dan kajian lebih lanjut. Pelaksanaan penanganan perlu mempertimbangkan kebutuhan nelayan, kondisi teknis sungai, serta upaya mencegah sedimentasi berulang. Dengan perencanaan yang tepat, penanganan diharapkan dapat mendukung kelancaran akses menuju laut sekaligus menjaga keamanan kawasan di sekitar alur sungai.

Pada akhirnya, penyelesaian pendangkalan Sungai Kaliyasa diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir Cilacap, khususnya nelayan yang menggunakan sungai tersebut untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Perbaikan akses perairan, perlindungan kawasan sekitar, dan dukungan terhadap usaha perikanan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan nelayan juga menunjukkan pentingnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan. Melalui koordinasi lintas kementerian dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan, persoalan pendangkalan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara terarah sehingga aktivitas melaut dapat berlangsung lebih lancar dan kesejahteraan keluarga nelayan terus mendapat perhatian.(*HA/RED)