Husnul Amalia 
SPPG di Sanggau Ditutup Sementara Usai Kepala dan Pegawai Ribut soal Gaji (Dok. Ilustrasi)
JAKARTA, WWW.GOLANNUSANTARA.COM – SPPG Sanggau Ditutup Sementara menjadi sorotan publik setelah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kapuas Sungai Sengkuang di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, resmi dihentikan sementara. Keputusan ini diambil menyusul konflik internal antara kepala SPPG dan sejumlah pegawai terkait sistem penggajian yang dinilai bermasalah.
Pertama-tama, penghentian operasional SPPG Kapuas Sungai Sengkuang dilakukan setelah muncul laporan resmi terkait konflik internal pada 14 Maret 2026. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SPPG kepada pihak terkait, yang kemudian menjadi dasar evaluasi mendalam oleh otoritas program.
Selanjutnya, keputusan penghentian sementara ini dituangkan dalam surat resmi bernomor 963/D.TWS/03/2026 tertanggal 15 Maret 2026 yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa operasional dapur SPPG dihentikan hingga proses investigasi selesai dilakukan.
Lebih lanjut, Koordinator Program MBG Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas dan integritas program pemenuhan gizi masyarakat.
“Operasional dapur SPPG Sungai Sengkuang dihentikan sementara sampai proses pemeriksaan selesai dan manajemen organisasi di lokasi tersebut dinyatakan kembali sesuai ketentuan program MBG,” kata Agus.
Dengan demikian, penghentian ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai langkah korektif terhadap tata kelola organisasi di lapangan.
Di sisi lain, konflik yang terjadi di internal SPPG diduga dipicu oleh permasalahan sistem penggajian. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam mekanisme pembayaran upah kepada para pegawai dan relawan.
Selain itu, sistem pembayaran yang dilakukan secara rapel saat distribusi menu MBG disebut menjadi salah satu pemicu ketegangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja yang merasa hak mereka tidak terpenuhi secara tepat waktu.
Kemudian, dugaan adanya provokasi di antara relawan juga turut memperkeruh suasana kerja. Hal ini membuat hubungan antara manajemen dan pegawai menjadi tidak harmonis hingga berujung pada konflik terbuka.
Oleh karena itu, investigasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada dinamika internal organisasi yang berpotensi mengganggu kelangsungan program.
Sementara itu, keluhan dari para pegawai mulai mencuat ke publik setelah sejumlah karyawan mendatangi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Kabupaten Sanggau.
Wakil Bupati Sanggau yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas, Susana Herpena, mengungkapkan bahwa sekitar 20 orang pegawai datang langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Sabtu kemarin saya didatangi sekitar 20-an orang karyawan yang mengaku belum digaji atau gajinya tidak sesuai. Mereka sempat ditantang oleh Kepala SPPG, kalau mau melapor silakan lapor ke Ketua Satgas,” katanya.
Lebih lanjut, pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketegangan yang cukup serius antara pihak manajemen dan pekerja. Bahkan, adanya tantangan untuk melapor memperlihatkan bahwa konflik sudah mencapai tahap yang memerlukan intervensi pihak eksternal.
Dengan demikian, laporan dari para pegawai menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat keputusan penghentian operasional.
Akibat dari penghentian operasional ini, distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut ikut terdampak. Program yang sebelumnya berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat kini harus dihentikan sementara.
Di satu sisi, kebijakan ini memang berpotensi mengganggu layanan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, langkah ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses investigasi agar layanan dapat kembali berjalan normal.
Tidak hanya itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen dan penggajian juga akan dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Dalam prosesnya, investigasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem penggajian, struktur organisasi, hingga komunikasi internal antarpegawai.
Pihak terkait juga akan memverifikasi laporan-laporan yang telah masuk, baik dari kepala SPPG maupun dari para pegawai. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai akar permasalahan.
Kemudian, hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan sebelum operasional kembali dibuka.
Pemerintah berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama dan menjaga profesionalisme demi keberlangsungan program MBG yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Ke depan, diharapkan konflik internal yang terjadi dapat segera diselesaikan melalui mekanisme yang adil dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan antara manajemen dan pegawai dapat kembali terbangun.
Perbaikan sistem penggajian menjadi salah satu fokus utama agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Penguatan pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan operasional SPPG Kapuas Sungai Sengkuang dapat segera kembali berjalan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kasus SPPG Sanggau Ditutup Sementara mencerminkan pentingnya tata kelola organisasi yang baik dalam pelaksanaan program publik. Konflik internal, terutama yang berkaitan dengan hak pekerja, dapat berdampak luas terhadap pelayanan masyarakat.
Oleh sebab itu, penyelesaian yang cepat, tepat, dan transparan menjadi kunci utama agar program pemenuhan gizi ini dapat kembali berjalan dengan optimal.(*HA/Red)
